Kredit Foto: Twitter/AnalisaIDN
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan mengkritik keras kebijakan pemerintah Indonesia yang mengucurkan anggaran Rp20 triliun untuk program Kartu Prakerja.
Diketahui, dari total anggaran tersebut, sebesar Rp5,6 triliun digunakan untuk biaya pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana PMO Rp100 juta.
Untuk mensukseskan program tersebut, pemerintah pun menunjuk delapan perusahaan sebagai mitra kartu prakerja, yakni, Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.
Terkait itu, Irwan menyebut program Kartu Prakerja dalam bentuk pelatihan daring terhadap masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi virus corona (Covid-19) layaknya sebuah kuis. Padahal, menurutnya ada Balai Latihan Kerja (BLK) yang bisa dimaksimalkan.
Baca Juga: Dukung Kebijakan Belajar di Rumah, BNI & Ruangguru Siapkan Hadiah Ratusan Juta
Baca Juga: Gila!! Kartu Prakerja Bisa Untungkan Aplikasi Hingga Rp700 M, Ini Nih yang Ngomong...
"Pelatihan online, enggak nyambung, kan selama ini pemerintah sudah punya BLK, kaya kuis-kuisan saja," katanya kepada wartawan, Kamis (16/4/2020).
Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengurungkan rencana tersebut. Sebagai gantinya, ia menyarankann anggaran dialihkan ke program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diperuntukan bagi warga terdampak Covid-19.
"Langsung BLT, karena kenyataannya rakyat masih banyak belum dapat bantuan padahal mereka disuruh di rumah saja, kaya tenaga kerja di mal dan kantor yang dirumahkan, gaji disetop," ucapnya.
Menurut dia, Kartu Prakerja merupakan program yang bagus. Namun program tersebut tak relevan jika diterapkan di masa pandemi seperti saat ini.
"Niatnya bagus, kalau enggak ada corona bagus. Tapi dengan situasi seperti ini, enggak efektif, kalau dikonversi ke BLT langsung efektif," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
