Kenapa Pemerintah Tak Bagi BLT? Sri Mulyani: Tak Sesederhana Itu!

Perekonomian sektor riil dinilai menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak pertama kali oleh gejolak pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah secara gencar mengimbau masyarakat untuk menjaga jarak fisik (physical distancing), tetap berada di rumah (stay at home), bahkan ajakan untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH) sebagai upaya untuk meminimalisasi peluang penularan virus Covid-19 di masyarakat.

Imbasnya bisa ditebak, aktivitas perekonomian tiba-tiba menurun drastis dan bahkan hampir terhenti. Akibatnya, para tenaga kerja harian, pekerja sektor informal dan pelaku usaha mikro pun jadi kehilangan pasar sehingga roda bisnis mereka juga tak lagi bisa berjalan.

Baca Juga: Dibayar Bulan Ini, Sri Mulyani Janji Cicil Utang Rp5,1 T ke Anies

Dengan kondisi yang terjadi seperti itu, pemerintah justru menebar dana bantuan lewat kartu prakerja berupa berbagai pelatihan online dan tidak memilih membagikannya secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Sebagian pihak pun mempertanyakan pilihan langkah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini tersebut. Bahkan, tak sedikit juga yang meminta pemerintah untuk segera mencetak uang baru untuk dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar sedang membutuhkan.

"Ya, kita tahu ada pandangan seperti itu (di masyarakat). Artinya, kan ini orang menganggap bahwa satu-satunya persoalan adalah karena uang saja sehingga ekonomi berhenti. Bisa saja pemerintah cetak uang. Namun jika tidak diperhitungkan secara cermat, ancaman inflasi mengintai. Perlu dipikirkan juga soal supply and demand yang ada di pasar," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam bincang langsung bersama pimpinan media secara virtual, pada Kamis (23/4/2020) malam.

Menurut Sri, kondisi perekonomian yang terjadi saat ini tidak sesederhana yang dipikirkan masyarakat kebanyakan. Karenanya, solusi yang dibutuhkan pun tidak semata-mata mencetak uang baru untuk rakyat dan lalu seluruh persoalan bakal terselesaikan. Sri pun mengibaratkan kondisi saat ini dengan orang yang sedang naik sepeda.

"Ketika orang naik sepeda itu berhenti mengayuh, dia akan jatuh. Karena itu, roda harus tetap berputar. Tidak boleh berhenti. Kondisi sekarang kan terjadi karena orang di rumah, belanjanya jadi serba terbatas, dari sanalah ekonomi berhenti. Nah, kalau kita sekadar tebar uang di masyarakat, tapi sektor usahanya tidak dipikirkan, roda ekonomi juga tidak bisa jalan," tutur Sri.

Jika hal itu sampai terjadi, ancaman gulung tikarnya dunia usaha bakal terjadi. Hal itu bakal juga diikuti dengan potensi meningkatnya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artinya, akan makin banyak lagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tunai sehingga karena alasan itu cetak uang dilakukan lebih banyak lagi. Dari sana, potensi inflasi akan makin nyata.

"Singkat cerita, masalah tidak terselesaikan (hanya dengan cetak uang dan berikan BLT). Karena itu, bantuan yang diberikan pemerintah lebih kita perbanyak bentuknya sesuai kebutuhan di lapangan. Ada bansos untuk masyarakat yang sifatnya (bantuan) langsung, ada relaksasi, ada stimulus yang ini untuk kalangan usaha. Ada juga paket-paket kebijakan lain. Kita keroyok ini semua agar targetnya satu tadi: roda ekonomi bisa tetap berputar meski pelan-pelan," tegas Sri.