Jokowi Larang Mudik, Pengamat Ingatkan Bisa Muncul Gejolak Sosial Baru, Kalau...
Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan lockdown tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Sosiolog Universitas Nasional (Unas) Sigit Rochadi mengatakan pemerintah harus segera mengatasi krisis akibat larangan mudik sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial.
"Kalau pemerintah tidak mampu mengelola krisis (akibat wabah COVID-19) barangkali muncul satu gejolak," kata Sigit dikutip dari Antara di Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Mau Mudik Main 'Kucing-kucingan' Sama Polisi? Begini Jawaban Korlantas Polri
Ia mengakui koordinasi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah cukup baik, seperti menutup jalan, mensortir orang-orang yang datang dari satu kota ke kota lain dan ketentuan mencuci tangan, mengenakan alat pelindung diri, dan lain sebagainya.
Meski demikian, karena mudik sudah menjadi tradisi berpuluh-puluh tahun, larangan mudik akan sulit diterima oleh masyarakat. Ditambah lagi dengan tekanan ekonomi dan sosial, sehingga dengan berbagai cara, mereka akan mencoba mencari jalan alternatif untuk bisa sampai ke kampung halaman.
Untuk mengatasi kemungkinan tersebut, pemerintah harus memenuhi kebutuhan hidup mereka selama larangan mudik diberlakukan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Agus Aryanto
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
