Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota DKI Jakarta (5/5) | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menegur Anies Baswedan karena data untuk pemberian bansos ke masyarakat berdampak Covid-19 bentrok.
Muhadjir menerangkan masalah kurang optimalnya pemberian bansos saat ini karena di persoalan data.
"Itu (bansos) sekarang problemnya data. Termasuk di DKI, yang sekarang kita bantu. Ini problemnya data," jelas Muhadjir di Jakarta, Rabu (6/4/2020).
Muhadjir lalu menceritakan kronologi kejadian dia menegur Anies. Awalnya, dalam Rapat Terbatas Kabinet, Anies menyodorkan data warga miskin terbaru di DKI Jakarta. Jumlahnya sebanyak 3,6 juta orang. Dalam rapat itu, Anies meminta bantuan pemerintah pusat menanggung sebagian besar bantuan kepada warga DKI. Pemprov DKI Jakarta hanya bisa menanggung 1,1 juta.
"Sisanya diminta untuk ditanggung (pemerintah) pusat," terang Muhadjir.
Pemerintah Pusat menuruti permintaan Anies. Kemenko PMK langsung mengolah data orang yang tak bisa dibantu Pemprov DKI. Data diolah dari perorangan menjadi per kepala keluarga.
Dari hasil olahan itu, didapat ada 1,3 juta kepala keluarga yang akan dibantu pemerintah pusat. Namun, saat penyaluran bantuan oleh Kemensos di lapangan, data warga penerima bansos Kemensos sama dengan penerima bansos DKI sehingga terjadi kekacauan di lapangan. Sementara, data RT/RW yang mestinya dikirim ke Kemensos tidak dikirim.
Kondisi inilah yang membuat Muhadjir menegur Anies. "Kemarin saya ingatkan Pak Gubernur, 'Pak Gubernur kan itu ada kesepakatan Rapat Kabinet, itu tidak begitu'," ucap Muhadjir, mencontohkan tegurannya ke Anies.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
