Utamakan Keselamatan Rakyat atau Dampak PHK Massal, Jokowi Pilih Mana?

Presiden Jokowi menegaskan belum akan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan angka penularan Virus Corona baru atau COVID-19.

Meski demikian, Pemerintah terus memantau data dan fakta perkembangan COVID-19 di Indonesia untuk menentukan periode terbaik bagi masyarakat agar bisa kembali beraktivitas.

"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," kata Presiden Jokowi dalam pernyataannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Usul Pak Jokowi, Ketimbang Naikkan Iuran, Lebih Baik Pecat Direksi BPJS...

Ke depannya, kata Jokowi, masyarakat di Indonesia akan mampu beraktivitas normal kembali, namun harus menyesuaikan, dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Istilah hidup berdampingan dengan COVID-19 ini bukanlah berarti menyerah.

Dia mengajak masyarakat melawan COVID-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, agar dapat beraktivitas kembali secara aman, nyaman dan produktif. Hal itulah yang disebut kondisi tatanan kehidupan baru atau “new normal”.

"Keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," kata Presiden.