Kredit Foto: Istimewa
Justru, kata Nyalla, masyarakat semakin menderita jika wabah tidak segera berakhir. Pemerintah sebaiknya fokus menangani wabah dan dampaknya bagi masyarakat. Nyalla mengatakan anggaran pilkada semestinya ditunda dan dialihkan untuk penanganan pandemi.
Jika pilkada tetap digelar 9 Desember 2020, KPU sebaliknya malah memerlukan tambahan anggaran Rp535,9 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri di antaranya untuk membeli masker bagi 105 juta pemilih, sebesar Rp263,4 miliar. Untuk alat kesehatan bagi petugas di TPS dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih sebesar Rp259,2 miliar, serta Rp10,5 miliar untuk alat kesehatan bagi PPS dan Rp2,1 miliar untuk PPK.
Anggota DPD Intsiawati Ayus juga menilai rencana penyelenggaraan Pilkada serentak pada Desember 2020 terlalu dipaksakan. Padahal, jika tetap dilakukan maka gelaran hajat demokrasi itu akan berlangsung di tengah situasi yang tidak menentu dan belum kondusif akibat Covid-19.
"Rencana Pilkada serentak 2020 ini seperti pemerkosaan politik. Kenapa? Karena ini sebuah keputusan yang dilakukan dengan memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan dengan matang atas situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan saat wabah Covid masih belum bisa dikendalikan," ujarnya.
Iin mengingatkan bahwa saat pilkada serentak berlangsung dalam situasi normal saja masih terjadi berbagai persoalan. Baik berupa ketegangan sosial akibat persaingan massa antar-kandidat, potensi money politics, kecurangan penyelenggaraan pemungutan suara, perusakan alat peraga kampanye, dan lain sebagainya.
Bahkan juga pernah terjadi kecurangan yang mengakibatkan dilakukan pengulangan pemungutan suara.
"Siapa yang bisa menjamin proses kampanye dengan berkerumunnya massa tidak terjadi penularan Covid-19? Apakah ada jaminan proses pengawasan saat pemungutan suara sejak dari TPS hingga KPUD bisa dilakukan secara normal," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
