BPJS Kesehatan Jadi Inisiator Studi Lintas Negara Anggota ISSA

Keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berdampak pada peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial karena terdapat penurunan angka ketimpangan masyarakat.

Keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebagai inisiator bagi negara lain yang akan mulai mengukur hal tersebut melalui pengelolaan program jaminan sosial kesehatan di masing-masing negara.

Demikian disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris saat memimpin Komisi Kesehatan dalam 14th Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance, yang digelar International Social Security Association (ISSA), Rabu (10/6/2020). Komisi Kesehatan ISSA (TC Health) terdiri dari Algeria, Argentina, Belgia, Perancis, Gabon, Georgia, Hungaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Korea, Peru, Rusia, Rwanda, Turki, dan Uruguay.

Baca Juga: BPJS Naik, Rektor UIC: Rakyat Marah, Mereka Nuntut

Dalam pertemuan tersebut, Fachmi memaparkan terjadi peningkatan kohesi sosial dan inklusi sosial di masyarakat karena penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan di Indonesia berhasil menekan angka ketimpangan masyarakat.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dan BPJS Kesehatan tahun 2017 mengkaji pada 2015, keberadaan Program JKN-KIS dapat menekan koefisien GINI dari 0,395 menjadi 0,394. Kemudian pada 2016, keberadaan JKN-KIS menekan koefisien GINI dari 0,384 menuju 0,383.

Selain itu, pada 2016 keberadaan Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, Program JKN-KIS telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

"Selain memberi kontribusi pada penurunan ketimpangan dan mencegah orang jatuh miskin, dampak besar lainnya dari implementasi Program JKN-KIS adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia karena menjadi lebih sehat. Kondisi ini mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang," urai Fachmi.