Alhamdulillah, 164.450 Korban PHK Terima Paket Sembako Pemerintah

Menteri Sosial, Juliari P Batubara bersama Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah menyerahkan 164.450 paket sembako kepada korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 di wilayah Jabodetabek. Pembagian sembako ini hasil kolaborasi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Sosial.

"Kami merasa bangga bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan," ungkap Juliari di Aula Serbaguna Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (17/6/2020).

Juliari memahami masih banyak korban PHK yang belum menerima bantuan. Sebab itu, pihaknya membuka peluang lagi apabila ada penerima yang memang dianggap layak menerima bantuan sosial. Pihaknya mengaku siap menerima data baru penerima bansos.

Baca Juga: Ini Daftar Jaminan dari Grab untuk Ratusan Karyawan yang Terkena PHK

"Kami di sini menyatakan kalau masih memungkinkan, kita tambahkan bantuan, karena rencananya, program bansos dan bantuan tunai ini akan dilanjutkan sampai Desember dari 600 ribu per bulan per keluarga menjadi 300 ribu per bulan per keluarga," imbuhnya.

Penyerahan bantuan paket sembako ini secara simbolis diserahkan kepada 13 perwakilan dari berbagai serikat pekerja. Juliari menceritakan awal pihaknya bisa berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Dirinya ditelepon oleh Menaker untuk meminta bantuan paket sembako bagi para pekerja yang di-PHK.

"Pada saat pandemi Covid-19, kami sangat paham, begitu Bu Menteri menelepon (saya), saya langsung menyanggupi karena kalau melalui Kemenaker (yang meninta), bantuan ini tidak akan salah sasaran," paparnya.

Mensos pun berharap bantuan sembako presiden yang disalurkan dapat bermanfaat, khususnya bagi penerima yang mewakili, minimal meringankan beban kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah berharap bantuan yang diberikan pemerintah ini bisa meringankan beban pekerja yang terkena PHK.

"Mudah-mudahan apa yang pemerintah lakukan sedikit bisa meringankan beban itu. Tentu saya tahu masih banyak hal yang harus ditanggung teman pekerja dan buruh," kata Ida.

Ida menuturkan pihaknya memiliki data pekerja yang memerlukan bantuan. Ada 1,7 juta data yang telah tervalidasi dan ada 1,2 juta data yang sedang dalam proses validasi di luar Jabodetabek yang masih membutuhkan bantuan pemerintah.