Pak Erick, Nih Ada Saran dari Akademisi: Segera Rampungkan...

Sedangkan Akadmisi dari UNP Padang, Doni Satria menilai kalau masalah rekruitmen di BUMN sedikit banyaknya akan menyinggung analisis ke ranah politik, Konsepnya, kedekatan politis itu penting untuk penguasa dengan berbagai alasan dan tujuan terlebih pada kemudahan utk satu visi mendukung program pemerintah, akan sulit jika pimpinan dan pengawas BUMN beroposisi ke pemerintah.

"Ada hal yang serius yang mesti dipikirkan segera oleh kementerian  BUMN terkait dengan kompetisi dan import, misalnya soal Krakatau steel kalah bersaing dengan baja impor atau Semen Indonesia kalah bersaing dengan semen di LN. Padahal kita tahu bahwa kedua jenis produk tersebut biaya transportasinya nya tinggi. Pertanyanya, Kenapa impor bisa lebih murah dibandingkan produk BUMN? Konsekwensinya, jika diproteksidalam bentuk tarif atau kuota, artinya merugikan rakyat karena harga jadi tinggi, tetapiJika tidak diproteksi, akibatnya BUMN bisa bangkrut. Ini yang menurut saya menjadi agenda yang perlu serius menjadi kajian Menteri ET," tambahnya.

Selain itu, Luthfi Nur Rosyidi, dari FEB Universitas Airlangga menyampaikan, seharusnya Menteri ET berada pada posisi yang mewakili Visi Besar BUMN Indonesia yang tentu secara simultan akan berdiskusi dengan banyak kelompok kepentingan. Sehingga, permasalahan BUMN ini bukan sesuatu yang akan bisa diselesaikan dalam satu periode, apalagi satu atau dua tahun, tapi diperlukan perencanaan strategis jangka panjang, dengan pengelola puncak yang tidak selalu berubah tiap waktu. 

"Menjadi penting BUMN didorong untuk punya road map yang baik, serta dikelola secara berkelanjutan, sehingga peluang menjadikan BUMN sebagai backbone perekonomian akan jauh lebih terbuka," tambahnya.

Menanggapi persoalan rangkap jabatan, menurut Luthfi dari sudut pandang manajemen bisnis, sebenarnya problem utamanya bukanlah rangkap jabatan. Apalagi jika sebenarnya pejabat yang ditunjuk memang benar mempunyai kompetensi. Masyarakat harusnya lebih fokus pada transparansi kinerja. Hal tersebut dapat diwujudkan jika ada kontrak kinerja yang jelas bagi masing-masing pejabat BUMN. Kontrak kinerja ini nantinya dapat dijadikan acuan penilaian kinerja, sehingga dapat diberikan reward dan punishment yang tepat.