Jokowi Ancam Reshuffle, Partai Beringin Ungkit Nama Sri Mulyani

Anggota Komisi XI DPR ini mengkritisi kinerja dan kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang diberi kewenangan penuh dalam persoalan anggaran. Dalam menangani wabah Covid-19 ini, dijelaskan Misbakhun, Presiden telah menerbitkan Perpres hingga Perppu.

Hal itu, menurut Misbakhun, menandakan adanya kedaruratan. Bahkan kewenangan dan tugas kementerian termasuk DPR bergeser. Seluruhnya, menurut Misbakhun, berpusat di Menkeu Sri Mulyani.

Sayangnya keistimewaan tersebut tak sebanding dengan kinerja yang ditorehkan Sri Mulyani, yang belum memperlihatkan hasil optimal dalam menangani persoalan pandemi Covid-19 dan stabilitas perekonomian nasional. Padahal, hampir seluruh instansi dan lembaga dikurangi anggarannya, direalokasi untuk mengatasi persoalan pandemi dan dampaknya.

Baca Juga: Soal Dana Covid-19, Ani: Kalau Niat Maling Tetap Saja Kerja Keras

"Banyak anggaran kementerian dan lembaga yang kurangi itu ternyata tak sanggup menyelesaikan persoalan. Dan ternyata penyusunan penangulangan Covid-19 tak bisa lebih cepat," ungkap Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan, mengatasi pandemi berbeda dengan mengatasi persoalan krisis ekonomi. Karenanya para menteri harus memutar otak, mengubah strategi agar persoalan pandemi tak meruntuhkan atau membawa dampak lebih besar terhadap situasi perekonomian nasional.

"Kalau sekarang, penyebab utamanya adalah pandemi, lockdown, social distancing, physichal distancing, manusia terpukul dari banyak sisi. Gimana mereka mau memutar ekonomi? Warung kecil coba lihat itu, ketika dibatasi siapa yang beli barang mereka. Di mana kehadiran negara yang memberikan pertolongan," urai dia.

Karenanya, dia meminta Presiden Jokowi agar mengevaluasi kinerja Menteri Sri Mulyani. "Jika dikaitkan dengan reshuffle, kita ngawuloh atas kebijakan Presiden Jokowi. Suruh salto salto, ya salto. Apakah visi misi Presiden sudah dijalankan. Apa mereka bisa menjalankan isi getaran hatinya Presiden Jokowi," tandas Misbakhun.