Imbas Konflik Perbatasan, Investasi China di Negara Ini Pun Macet

Imbas dari konflik di perbatasan India, kini pemerintah negara itu sedang mengkaji puluhan proposal investasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan China di bawah aturan penyaringan baru.

Setidaknya ada sekitar 50 proposal yang sedang pemerintah India tinjau, menurut tiga sumber yang enggan menyebutkan identitasnya, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/7/2020).

Di bawah aturan baru itu, semua investasi oleh entitas yang berasal dari negara tetangga mesti mendapat persetujuan pemerintah guna membatasi pengambilalihan oportunistik selama pandemi. "Berbagai izin diperlukan, kami menjadi lebih berhati-hati," kata seorang pejabat senior pemerintah India.

Baca Juga: India Blokir Aplikasi China, Eh IG Uji Coba Fitur Mirip TikTok!

Baca Juga: Dengan 21,3 Juta Subs, Berapa Kucuran Cuan Youtube Ria Ricis?

Nah, China merupakan negara terbesar yang mengajukan proposal investasi ke India. Para investor China telah mengkritik kebijakan pemerintah India, bahkan menyebutnya diskriminatif.

Eksekutif industri mengatakan, "memburuknya hubungan bilateral sejak bentrokan di sepanjang perbatasan negara pada bulan lalu, di mana 20 tentara India terbunuh, tampaknya berpotensi menunda persetujuan investasi."

Sumber pun enggan menyebut nama perusahaan yang permohonan investasinya sedang pemerintah India proses, karena masalah kerahasiaan. Yang jelas, ada sekitar 40-50 pengajuan yang melibatkan pendanaan dari investor China dalam proses saat ini.

Beberapa lembaga pemerintah India, termasuk konsulat India di China, telah berdiskusi dengan investor demi menindaklanjuti proposal tersebut. "Ketidakpastian dalam batas waktu persetujuan investasi telah membuat pihak-pihak terkait, baik India maupun China, tak melanjutkan bisnisnya," ujar Mitra di Firma Hukum India Krishnamurthy & Co, Alok Sonker.

Departemen Industri India, yang menyusun kebijakan baru, tak menanggapi permintaan berkomentar.

Pekan lalu, India memboikot 59 aplikasi, mayoritas merupakan rakitan negara China, termasuk TikTok dan WeChat. Hal itu berisiko merusak rencana ekspansi bisnis besar Negeri Tirai Bambu ke pasar Asia Selatan.