Menkop: Lewat Koperasi Pangan Petani Bisa Pinjam Lahan 70 Tahun

Selain itu, petani juga bisa mendapatkan pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena koperasi harus memiliki dana untuk membeli produk anghota sehingga bisa dipasarkan.

"Kita tentu harus gaet juga bank Himbara atau Bank Jabar kalau di Jawa Barat agar mau membiayai produk petani," tambahnya.

Dia menilai jika ada pihak yang menjamin membeli produk petani maka pembiayaan tidak begitu tinggi. 

"Kalau pihak swasta tidak mau, maka saya akan minta BUMN pangan untuk membeli," imbuhnya.

Adapun, Ketua Persaudaraan hutan Sosial dan Ketua Asosiasi Pengelolaan Hutan Sosial Indonesia, Roni Usman kusmana,  mengaku mendukung langkah Kemterian KUKM dalam membentuk Koperasi Pangan sehingga para pemegang izin Perhutsos memiliki legal aset. 

"Salah satu syarat ketahanan pangan adalah para petani minimal memiliki lahan garapan sekitar 2 Ha," ujarnya.

Selain itu, mengacu pada Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyebutkan bahwa seharusnya sudah ada bank Tani. Namun sampai saat ini belum terealisasi. Maka, dengan adanya sinergitas antara Kementerian KUMKM dan Perhutsos, mampu mewadahi seluruh produk petani. 

Dia mengaku, sebelum adanya Koperasi Pangan petani kesulitan untuk menjual hasil pertaniannya. Seharusnya, Pemerintah memfasilitasinya seperti dengan membentuk warung tani. 

"Alhamdulillah dengan inisiatif Kementerian KUKM ini, diharapkan ke depannya bisa sinron akan regulasi legal aset dan pangan sehingga hasil produk tani bisa masuk Koperasi Pangan," jelasnya.

Dia menambahkan adanya Koperasi Pangan bisa mengantisipasi praktik Ijon yang selama ini terjadi di kalangan petani. Pasalnya, para petani tidak memiliki kekuatan modal 

"Secara resmi Hari ini dicetuskanlah Koperasi Pangan. Ke depan, kita berharap Koperasi Pangan akan mewujudkan bukan hanya ketahanan pangan tapi juga kedaulatan pangan," pungkasnya.