Hah? Indonesia Masuk Daftar Negara yang Dituduh Bungkam Kritik?

Indonesia masuk dalam daftar

Kasus yang terjadi di Kamboja terjadi di tengah meningkatnya tekanan terhadap kebebasan berpendapat di Asia Tenggara. Awal bulan lalu, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet memperingatkan adanya usaha untuk mengekang kebebasan berpendapat di tengah pandemi.

Dia mengatakan sedikitnya 12 negara Asia melakukan penahanan terhadap warga yang menyampaikan ketidakpuasan dengan tuduhan menyebarkan informasi palsu lewat media sosial.

Negara-negara itu antara lain Bangladesh, Kamboja, China, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Filipina, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam.

Minggu lalu, lima wartawan asal Australia yang bekerja untuk Al Jazeera diiperiksa polisi Malaysia karena membuat film dokumenter yang membuat marah pihak berwenang.

Liputan dokumenter tersebut berkenaan dengan pekerja migran di Malaysia yang menderita selama pandemi. Para wartawan tersebut menghadapi tuduhan pencemaran nama baik dan pengkhianatan terhadap negara, yang bisa dikenai denda dan bahkan hukuman penjara.

Situs berita Malaysiakini juga menghadapi tuduhan melakukan penghinaan terhadap pengadilan, setelah adanya pembaca yang mengirimkan postingan di situs berita tersebut, mengkritik cara kerja pengadilan.

"Dampaknya akan mengerikan karena ini bisa mencakup semua penyedia informasi, Facebook, Google, pemilik blog, yang menyediakan fasilitas bagi pihak ketiga untuk memuat informasi," kata pengacara Surendra Ananth.

"Dan mereka semua akan mengalami dampak dari keputusan pengadilan, apapun keputusan tersebut."

Kelompok HAM di Malaysia menuduh pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melakukan penindasan setelah kekisruhan politik di negara tersebut belakangan ini.

"Ada kekacauan politik yang menciptakan pemerintahan ini," kata Phil Robertson dari Human Rights Watch kepada ABC.

"Dan pemerintahan ini mengakui bahwa warga Malaysia menderita karena pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi karenanya. "Sayangnya, pemerintah mencoba mencari musuh dari luar demi menyatukan para pengikutnya."

ABC berusaha menghubungi pihak pemerintah Malaysia lewat email dan telepon namun sejauh ini tidak berhasil.