Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kedua kiri) menyapa para karyawan menjelang acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana | Kredit Foto: Antara/ANTARA FOTO/Aditya Pradana
Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2019 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menteri KKP Edhy Prabowo pun mengaku bersyukur.
Selain bersyukur, Edhy turut menyinggung laporan keuangan KKP pada tahun-tahun sebelumnya yang kerap kali tidak mendapatkan opini dari BPK atau disclaimer.
Baca Juga: Bertolak Belakang dari Susi Pudjiastuti, Kebijakan Edhy Liberal
Periode sebelum Edhy Prabowo menjabat, Menteri KKP adalah Susi Pudjiastuti. Selama masa kepemimpinannya, laporan keuangan KKP dua kali mendapat disclaimer, yakni pada 2016 dan 2017.
"Komitmen kami dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik, kalau dulu audit kementerian kami dapat disclaimer, Alhamdulillah minggu lalu kami dapat WTP," tuturnya, Kamis (30/7/2020).
Laporan keuangan tersebut disinggung Edhy kala dirinya berkeinginan untuk memperoleh sumber pembiayaan program kerja dari pinjaman dan hibah luar negeri.
Sebab, menurutnya, KKP di bawah kepemimpinannya mendapat anggaran yang sangat kecil, yakni hanya Rp5 triliun dan telah dipotong untuk menangani pandemi Covid-19. Padahal, sebelumnya bisa mencapai Rp12 triliun.
"Maka dengan kerendahan hati, kami akan banyak mengusulkan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri untuk memenuhi kesenjangan pendanaan di sektor perikanan dan kelautan," tegas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
