Terlebih, ia mengaku melihat kepala daerah seakan berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, serapan dana Covid-19 baru 13 persen (sekarang 20 persen), dan Presiden Jokowi terkesan marah-marah dan mengancam me-reshuffle kabinet.
Menurutnya, terkait itu, kematian akibat pembiaran adalah salah satu unsur utama pelanggaran HAM, yaitu human rights abused by omission.
Rakyat sebagai pemegang hak (rights holder) berhak menuntut kompensasi kepada Presiden Jokowi dan kabinetnya. Hal ini penting agar pemerintah memiliki tanggungjawab terhadap tugas yang diemban," ucapnya.
"Dan, kalau tidak sanggup urus negara, sebaiknya Jokowi dan kabinetnya mundur," tukas dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: