Gerindra: PR Jokowi Ada di Aura Krisis Para Menteri

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan recovery yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi sudah on the track. Saat ini, tinggal bagaimana para menteri bekerja. Jika biasa-biasa saja, sulit bagi pemerintah keluar dari krisis.

"Jika dua bulan mendatang budaya kerja menteri tidak memiliki aura krisis seperti yang dikatakan oleh Pak Jokowi, bukan tidak mungkin semakin sulit menghindar dari resesi ekonomi," ujar Poyuono.

Baca Juga: Presiden Jokowi Dihantui Rasa Takut

Poyuono tidak menampik tugas para menteri saat ini begitu berat. Ia menilai tidak sedikit kementerian yang kebingungan sehingga tidak memiliki program untuk masuk dalam tahap recovery akibat Covid-19. Menurutnya, saat ini penyelamatan ekonomi nasional sudah masuk dalam tahap kronis.

Ini mengacu kepada tiga tahapan yaitu gejala krisis, akut, dan krisis. Nah, setelah krisis ini akan masuk dalam tahap penyembuhan ekonomi. Tahapan gejala krisis sudah dilewati. Tepatnya ketika China terpapar Covid di awal tahun 2020. Pemerintah gagal menangkap sinyal dan tidak menerapkan manajemen krisis sehingga masuk ke tahap akut.

"Pada tahap ini lahir istilah the point of no return artinya pemeritah tidak memiliki kesempatan untuk kembali memperbaiki keadaan apabila sinyal pada proses prodromal tidak diindahkan oleh pemerintah dengan tidak melakukan manajemen krisis yang baik," katanya.

Berlanjut ke tahapan krisis. Indikasinya, sejak ada orang yang terjangkit Covid-19. Hingga saat ini pemerintah pun menyiapkan skenario. Salah satunya, work from home (WFH). Sayang, banyak menteri dan pejabat yang menganggap ini cuti panjang dan tidak ada sense of crisis.

Di saat krisis ini, Presiden Jokowi melakukan intervensi, untuk mengkomando, mengarahkan mempengaruhi cara kerja kabinet agar seluruh proses penanggulangan Covid dan penyelamatan ekonomi nasional secara keseluruhan. 

"Pada tahap inilah penerapan kebijakan strategis harus diikuti oleh kemampuan anggota kabinet dalam menjalankan tugasnya di saat krisis secara cepat dan efektif agar masyarakat bisa selamat dan perekonomian tetap bisa berjalan agar tidak terdampak resesi ekonomi," sarannya. 

Saat ini, katanya, Presiden Jokowi terbukti berbenah dan bersiap membawa bangsa ini memasuki tahapan penyembuhan atau recovery. Buktinya, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, Ketua Pelaksana yang mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan, dan Satuan Tugas yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi program.

"Ini sudah masuk tahap kronis yang ditandai dengan indeks pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang terkontraksi hingga minus 5,32 persen," ungkapnya. 

Baca Juga: Erick Thohir Siapkan Jurus Maut Agar RI Tak Masuk Jurang Resesi

Dengan komite ini, pemerintah Jokowi akan mulai berbenah dan mengatur kembali cara kerja dan tatanan sumber daya manusia. Namun, pada masa ini jajaran menteri di kabinet disarankan mulai beradaptasi atau sudah memiliki sense of crisis dengan kondisi semua apabila terjadi krisis yang cukup panjang akibat dampak Covid-19.

Fondasi recovery yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menggelontorkan dana penanganan pandemi sebesar Rp695,20 triliun. Rinciannya, untuk kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp607,65 triliun.