RUU Penanggulangan Bencana Masuk Prolegnas, Pusat-Daerah Harus Patungan Dana

Nukila menjabarkan solusi dalam penanggulangan bencana ialah dengan Formula 8, yakni keterkaitan kebijakan hulu-hilir, tata kelola kolaboratif, pengambilan keputusan yang cepat dan adaptif, sinergi pusat dan daerah, inklusivitas dan kesetaraan, literasi publik dan respons cepat tangguh bencana.

"Tujuh, diskursus sipil–militer dalam peningkatan kinerja penanggulangan bencana, dan delapan, paradigma yang disesuaikan dengan perkembangan isu global, misalnya perubahan iklim," beber Tim Ahli Asistensi RUU Penanggulangan Bencana ini.

Dia menekankan bahwa keterkaitan kebijakan hulu-hilir, antara lain perlunya penataan ruang berbasis risiko bencana, keterkaitan dan daya dukung desa-kota (smart and resilient), serta kebijakan terkait tren global penyakit  pandemi Covid-9.

Dalam tata kelola kolaboratif, Nukila menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan (penta helix), tidak bisa sendiri-sendiri. "Perlu advokasi peran strategis lembaga penelitian atau akademisi LSM, relawan dan media, kepemimpinan yang efektif dalam situasi krisis serta inovasi pembiayaan non-pemerintah," tegasnya.

Sedangkan, sinergi antarpusat dan daerah adalah, kata dia, perlu ada strategi sharing pendanaan (APBN/APBD).

Dia menambahkan, "literasi publik dan respon cepat tangguh bencana juga perlu diperkuat, antara lain melalui pembentukan desa tangguh bencana, manajemen krisis tingkat RT/RW, keluarga tangguh bencana, sekolah tangguh bencana, dan penguatan relawan."

Acara RDPU ini juga dihadiri oleh Anggota DPR John Kennedy dari Fraksi Partai Golkar, Jefry Romdonny dari Gerindra, Diah Pitaloka dari PDIP, dan acara ditutup oleh Ketua Panja Yandri Susanto dari PAN.