Kredit Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Mantan Menteri Sosial itu juga menyampaikan bahwa pemetaan tanah, pengurusan aset dan segala hal urusan pertanahan tidak bisa disepelekan.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mencontohkan, sengketa tanah yang sering muncul baik antarperseorangan dengan negara, pengusaha, sertifikat lebih dari satu dan sebagainya.
"Maka betapa pentingnya pemetaan tanah berbasis desa. Kalau pakai sistem Trijuang ini maka koordinasi desa dengan RT maupun RW akan jalan, dan menghasilkan tertib administrasi yang baik serta berkepastian hukum," tuturnya.
Sementara itu, Kakanwil BPN Jatim Jonahar menyampaikan bahwa persil demi persil akan dipetakan secara detail yang kemudian dikomputerisasi lengkap dengan citra satelit resolusi tinggi.
"Tiga pilar dalam program ini dilibatkan, karena kalau sendiri itu berat. Seperti yang ditunggu, jika pemetaan ini selesai maka penyelesaian pertanahan akan cepat selesai dan semua bidang tanah telah terpetakan," katanya.
Selain itu, melalui program tersebut akan ada orang yang ditunjuk, baik dari desa, pemda maupun dari BPN.
"Targetnya seluruh bidang tanah di Jatim alan terpetakan pada 2025. Mulanya targetnya adalah tahun 2024, namun karena pandemi maka diundur setahun," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait:
Advertisement