Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Bagi pemerintah sendiri, Mahfud mengakui bahwa pemerintah telah bersepakat untuk tidak berkomentar terkait keberadaan KAMI itu sendiri sebagai sebuah entitas politik.
Di sisi lain, lanjut Mahfud, pemerintah pun mengaku senang bahwa masih banyak pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Sehingga, pemerintah sendiri punya alat kontrol dalam setiap upaya pengambilan kebijakan atau keputusan.
Baca Juga: KAMI & Gatot Dijegal Ratusan Orang, PAN Lantang Teriak: Itu Represif!
Baca Juga: Gembar-gemborkan PKI, Harta Kekayaan Gatot Menjulang Tinggi, Gak Ada Utang Pula!
"Kadangkala kita di pemerintah senang juga dengan adanya perbedaan pendapat itu. Karena kemudian ada alasan untuk mengambil keputusan," kata Mahfud.
"Misalnya ada kecenderungan dari sebagian pihak, maka akan ada yang menolak karena di sebagian masyarakat sudah timbul pandangan-pandangan yang misalnya berlawanan. Nah itu ada gunanya juga (sebagai pertimbangan), itulah demokrasi," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
