Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
"Tapi, kalau kemudian dikontrakan, Omnibus Law anti-wong cilik, mendukung pengusaha, saya kira butuh ya jangan prematur yang menolak. Hindari sikap-sikap provokasi. Dan, tolong Pak Pipin (Pipin Sopian) tahu mana yang hoaks dan yang tidak. Demokrat juga tahu mana yang hoaks dan tidak," tutur Aria.
Politikus PKS Pipin Sopian menanggapi bahwa sulit pihaknya membentuk kesepakatan suara mayoritas di parlemen. Menurutnya, sebagai partai di luar pemerintah, PKS sulit membendung UU Cipta Kerja. Meskipun masih ada Partai Demokrat yang juga menolak UU tersebut.
"Kami minoritas, jumlah kami terbatas, PKS hanya 50, dalam panja juga sedikit, maka kami tak bisa menyampaikan secara utuh dan menggolkan itu. Bagi kami setelah ikut dari awal sampai akhir, kami jelas tahu isi-isinya tentu kami harus mengambil keputusan," ujar Pipin dalam acara yang sama.
Baca Juga: Kecewa Berat, Buruh Pendukung PDIP Pindah Haluan ke Demokrat?
Baca Juga: Demo Omnibus Law Bikin PDIP Ketar-ketir, Mega Langsung Keluarkan Titah
Dia menjelaskan kembali alasan PKS masuk ke Panja karena ingin mengetahui keseluruhan pembahasan UU Cipta Kerja. Ia meminta agar jangan mengaitkan sikap PKS yang menolak UU tersebut karena demi elektabilitas 2024 dan Pilkada 2020.
"Dalam Islam itu menghindari mudharat lebih besar itu lebih baik dari mengambil keuntungan yang tak signifikan. Banyak masyarakat yang dirugkan dengan UU Omnibus Law itu," tutur Pipin.
Seperti diketahui, UU Cipta Kerja disahkan dalam paripurna DPR pada Senin (5/10/2020). Dalam pengesahan itu, tujuh fraksi di parlemen setuju dengan UU Cipta Kerja.
Hanya dua fraksi yang menolak UU tersebut yaitu PKS dan Demokrat. Bahkan Fraksi Demokrat sempat walkout dalam paripurna pengesahan UU itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
