Dana Haji-Umrah Rp40 Triliun Bocor ke Luar Negeri, Pemerintah Targetkan Pangkas Hingga 50%

Pemerintah menyoroti besarnya kebocoran devisa dari penyelenggaraan haji dan umrah yang mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun, dengan sekitar 80 persen dana masih mengalir ke luar negeri. Untuk menekan arus keluar devisa (cash outflow) dan meningkatkan arus masuk devisa (cash inflow), pemerintah mendorong penataan ulang ekosistem ekonomi haji dan umrah secara terintegrasi lintas sektor.

Agenda tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak di Jakarta, Kamis (12/2).

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, selama ini manfaat ekonomi dari penyelenggaraan haji dan umrah belum optimal dinikmati di dalam negeri akibat lemahnya integrasi kebijakan dan dominannya transaksi lintas negara.

“Menko Airlangga menyampaikan bahwa ekosistem ekonomi haji dan umrah harus kita kelola secara terintegrasi dan lintas sektor. Dengan orkestrasi yang tepat, kita bisa mengurangi cash outflow dan sekaligus meningkatkan cash inflowbagi perekonomian nasional,” ujar Haryo, dalanm keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (14/2/2026). 

Baca Juga: Rosan Update Proyek Kampung Haji, Sudah Akuisisi Hotel dan Lahan 5 Hektare

Pemerintah menilai besarnya arus devisa keluar tidak sebanding dengan kontribusi devisa masuk. Setiap tahun, sekitar 2,6 juta jamaah umrah dan 221.000 jamaah haji Indonesia berangkat ke Arab Saudi, sementara jumlah wisatawan dari kawasan Timur Tengah yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 33.000 orang per tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, pemerintah menargetkan porsi cash outflowdari dana haji dan umrah dapat ditekan hingga mendekati 50 persen. Penurunan tersebut diharapkan menciptakan keseimbangan antara arus devisa keluar dan masuk.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga membahas optimalisasi sistem pembayaran nasional melalui QRIS untuk mendorong transaksi menggunakan rupiah, termasuk dalam ekosistem haji dan umrah. Selain itu, penguatan promosi pariwisata Indonesia di kawasan Timur Tengah dinilai krusial untuk memperbaiki neraca devisa sektor jasa.

Baca Juga: Kemenhaj Perkuat Kebijakan dan Hadirkan Inovasi untuk Haji 2026

Pemerintah turut mendorong penguatan sektor pendukung, termasuk perdagangan dan logistik. Salah satu langkah yang dibahas adalah pengembangan pusat logistik berikat untuk memfasilitasi ekspor komoditas Indonesia ke Arab Saudi, sehingga rantai nilai ekonomi haji dan umrah tidak berhenti di luar negeri.

Sinergi lintas kementerian, mulai dari perdagangan, industri, pariwisata, pertanian, hingga logistik, akan diorkestrasi untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan berdampak langsung terhadap ekonomi domestik.

“Kita harus menekan cash outflow. Karena itu, seluruh sektor terkait perlu bergerak bersama agar ekosistem ekonomi haji dan umrah ini memberikan dampak nyata bagi ekonomi domestik,” pungkas Haryo.