Politikus PDIP Tampar Keras Demokrat-PKS: Drama Politik Kalian Sudah Basi!

Suara di DPR terbelah karena polemik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai banyak penolakan. Barisan partai politik pendukung pemerintah, terutama PDIP, merespons jika dianggap tak pro wong cilik dengan pengesahan UU Cipta Kerja.

Politikus PDIP Aria Bima mengatakan mendukung UU Cipta Kerja mesti dilihat secara parsial dan tak cuma sebagian. Menurut dia, di era sekarang sikap pro wong cilik mesti dilakukan dengan cara yang smart.

"Dan, buruh itu branding kami, Keadilan Sosial Seluruh Rakyat Indonesia. Bagaimana memperjuangkan dalam era membangun industrisasi, memperjuangkan wong cilik di era diskusi saat ini tentunya spirit, cara perjuangannya harus lebih smart. Lebih melakukan kolaborasi, baik dalam think global, nasional, dan regional," kata Aria dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam tvOne yang dikutip pada Jumat (9/10/2020).

Baca Juga: PDIP Mau Pasang Foto Risma di APK Eri-Armuji, KPU Langsung Kasih Restu

Dia mengklaim saat PDIP berada di pemerintahan, maka sudah berupaya membangun interkoneksitas laut, udara, hingga telekomunikasi. Hal ini yang tak dilakukan saat pemerintahan sebelum Jokowi, yaitu ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan partainya, Demokrat.

Menurut Aria, pemerintahan Jokowi punya strategi agar jadi negara yang ikut menentukan ekonomi dunia.

"Nah, yang semacam-semacam ini, mungkin Demokrat dan PKS kaget-kaget. Jadi, saya tidak kaget (Demokrat dan PKS) menolak (UU Ciptaker), drama dan gara politik Demokrat dan PKS sudah basi." ujarnya.

Bagi dia, jika memang menolak, maka Demokrat dan PKS mesti melakukannya secara prinsip. Ia bilang tak bisa menolak tapi tetap mengirim perwakilan di Badan Legislasi atau Baleg untuk ikut membahas UU Cipta Kerja.

Ia menyinggung pada 22 Mei 2020, PKS mengirim perwakilannya ke Panitia Kerja atau Panja. Dalam rapat panja, PKS sering menyampaikan masukan untuk UU Cipta Kerja. Begitupun dengan Demokrat.