PPPA Sumut Dorong Pemberdayaan Ekonomi Responsif Gender

Akses terhadap ekonomi merupakan salah satu hal yang penting dalam mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Keberpihakan kepada perempuan serta pengembangan keterampilan, mekanisme dana bergulir, dan fasilitasi pemasaran, adanya koperasi kelompok perempuan dan pendampingan bagi kelompok rentan, misanya korban traficking.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumatera Utara, Nurlela mengatakan pihaknya terus mendorong pemberdayaan ekonomi responsif gender, sehingga dengan dorongan ini perlu pemikiran bagaimana melalui entry point ekonomi diperoleh kebutuhan perempuan, baik praktis maupun strategis.

Baca Juga: Perempuan di India Menjerit Akibat Ketidaksetaraan Gender, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

"Ada 5 potensi untuk sinergi dalam mendorong pemberdayaan ekonomu tersebut yakni dari sektor pemerintah dengan program ekonomi rakyat. Perusahaan swasta dengan program pemberdayaan masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pemberdayaan ekonomi rakyat. Perbankan yang dapat dan mau memberikan akses permodalan. Perguruan Tinggi yang mampu memberikan pendampingan untuk kelangsungan usaha ekonomi produktif," katanya, Selasa (13/10/2020).

Dikatakannya, banyak penelitian membuktikan bahwa perempuan sangat terlibat dalam kegiatan ekonomi demi kelangsungan hidup keluarga. Kontribusinya untuk menopang ekonomi keluarga sangat besar meski perannya ini seringkali tidak diperhitungkan. 

"Perempuan lebih bisa survive dalam keadaan ekonomi lemah ketimbang laki-laki. Lebih hebatnya meski terlibat dalam ekonomi produktif, mereka masih juga harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dengan tanpa bayaran," ujarnya.

Kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi pada masa sekarang ini, khususnya dalam rumah tangga. Pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan ditenggarai bisa menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan, karena nantinya perempuan menjadi lebih mandiri.

"Pemberdayaan perempuan di sektor industri rumahan relevan dengan rencana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks pengarusutamaan gender (PUG) di bidang ekonomi," ujarnya.