Kredit Foto: Istimewa
Diketahui sebelumnya, Marissa Haque mengkritisi Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang menurutnya telah memangkas peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang jaminan produk halal.
Ia menilai di UU Omnibus Law, peran MUI tentang fatwa halal dan haram suatu produk, akan ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Sambungnya, sikap kritis terhadap pasal-pasal produk halal dalam UU Omnibus Law merupakan jihad menyuarakan kebenaran.
“Insya Allah apa yang saya lakukan sekarang adalah ijtihad dan jihad, tiket saya ke surga, dengan mengungkapkan balighu’ani walau ayah, menyampaikan walau hanya 1 Ayat-Nya di dalam al-Quran: 168,” tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
