Anggota Komisi VIII DPR Desak Percepatan Juknis Bantuan Rumah Rusak Ringan Pascagempa Manggarai Barat
Kredit Foto: Istimewa
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera menuntaskan kendala penyaluran bantuan bagi rumah warga yang mengalami kerusakan di bawah 20 persen akibat gempa bumi di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan oleh lambatnya koordinasi maupun hambatan administrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Azis usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Manggarai Barat, Jumat (20/11/2026).
Berdasarkan hasil diskusi bersama pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), skema bantuan rehabilitasi dari BNPB saat ini difokuskan pada kategori rumah rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Sementara itu, penanganan rumah dengan tingkat kerusakan di bawah 20 persen dilimpahkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Yang menjadi kendala sekarang adalah rumah yang rusaknya di bawah 20 persen ini menjadi tanggung jawab siapa. Dalam regulasi yang disampaikan BNPB, itu menjadi tanggung jawab daerah. Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama apakah kemampuan anggaran daerah mencukupi,” ujar Azis.
Kendala Petunjuk Teknis Anggaran Daerah
Azis mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah mengalokasikan dukungan anggaran untuk penanganan tersebut. Namun, pencairan dan pemanfaatannya masih terhambat karena belum adanya kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan (juklak) serta petunjuk teknis (juknis).
Untuk itu, ia meminta adanya konsultasi dan sinkronisasi regulasi secara cepat antara pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait di tingkat pusat.
“Tadi disampaikan Pak Wakil Bupati bahwa anggarannya sudah ada, tetapi masalah juknisnya harus diperjelas. Jangan sampai niatnya baik, tujuannya baik, tetapi justru terkendala administrasi dan regulasi. Karena itu harus segera dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, gubernur, serta pemerintah daerah yang terdampak gempa,” katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menekankan bahwa negara harus hadir memberikan kepastian agar warga terdampak tidak menanggung beban ganda.
“Saya berharap jangan sampai rakyat menjadi korban dua kali. Mereka sudah menjadi korban akibat gempa, jangan sampai kemudian harus menjadi korban karena lambatnya koordinasi dan administrasi. Negara harus hadir, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus berjalan cepat agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” tegasnya.
Belajar dari Penanganan Gempa Cianjur
Lebih lanjut, Azis mengingatkan pentingnya keadilan dalam pendataan dan penyaluran bantuan dengan berkaca pada pengalamannya menangani bencana gempa di Kabupaten Cianjur. Ia menilai struktur bangunan yang berbeda memiliki kerentanan yang berbeda pula saat diguncang gempa, sehingga kriteria bantuan harus dirumuskan secara cermat agar tidak memicu kecemburuan sosial.
Ia mencontohkan, rumah permanen berbahan beton cenderung mengalami kerusakan berat sehingga otomatis masuk dalam daftar penerima bantuan. Sebaliknya, rumah panggung atau bangunan berbahan kayu umumnya hanya mengalami kerusakan ringan di bawah standar berat, meski penghuninya sama-sama terdampak secara ekonomi maupun fisik.
“Kami punya pengalaman di Cianjur. Rumah beton banyak yang rusak berat sehingga mendapat bantuan, sedangkan rumah panggung atau rumah kayu tidak mengalami rusak berat, tetapi tetap terdampak dan membutuhkan bantuan. Jangan sampai muncul kecemburuan sosial di masyarakat. Ini menjadi perhatian kita ke depan,” pungkasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat