Kader PDIP Soroti Bahaya UU Perampasan Aset Jadi Alat Politik Sekaligus Singgung Program MBG
Kredit Foto: TVR Parlemen
Politikus PDIP Muhammad Guntur Romli mendukung rencana pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang telah diperjuangkan selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan PPATK pada 2008.
Namun, dia mengingatkan agar regulasi tersebut tidak berhenti sebagai pencapaian politik. Menurutnya, keberhasilan UU Perampasan Aset justru akan ditentukan oleh keberanian aparat penegak hukum dalam menerapkannya tanpa pandang bulu.
Guntur menilai selama ini hukuman penjara belum cukup memberikan efek jera kepada koruptor. Sebab, sejumlah pelaku masih bisa menikmati kekayaan hasil kejahatan setelah menyelesaikan masa hukumannya.
"Selama ini pula koruptor di penjara beberapa tahun keluar lalu hidup nyaman dari harta yang tak tersentuh. Penjara cuma jadi ongkos, bukan hukuman. Undang-Undang Perampasan Aset mengubah hitungan itu," ungkapnya dikutip dari X, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, Guntur mengingatkan besarnya kewenangan dalam UU Perampasan Aset juga berpotensi disalahgunakan. Terutama ketentuan yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana.
"Di tangan penegak hukum yang jujur, Undang-Undang ini pedang keadilan. Tapi di tangan kekuasaan yang tebang pilih dan pilih kasih, ini bisa menjadi pentungan politik. Lawan dibidik, kawan dilindungi. Pola ini sudah terlalu sering kita lihat," lanjutnya.
Dia kemudian menantang aparat membuktikan keberanian menggunakan aturan tersebut untuk membongkar perkara besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan. Guntur secara khusus menyinggung dugaan persoalan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Jadi ujiannya bukan di pasal-pasal, tapi di keberanian. Beranikah Undang-Undang ini dipakai pertama kali untuk membongkar skandal besar di lingkaran kekuasaan, termasuk kasus MBG dan BGN? Atau hanya tajam ke bawah dan yang keseberang?" jelasnya.
Selain penegakan hukum, Guntur meminta pemerintah memastikan pengelolaan aset hasil rampasan dilakukan secara transparan. Dia tidak ingin kekayaan yang disita dari koruptor justru menjadi sasaran korupsi baru atau berpindah tangan tanpa pengawasan.
"Siapa yang mengelola aset rampasan dan siapa yang mengawasinya? Jangan sampai harta yang dirampas dari koruptor malah dikorupsi lagi, menyusut nilainya atau berpindah tangan diam-diam," tegasnya.
Guntur juga meminta masyarakat diberikan akses informasi mengenai jumlah dan lokasi aset rampasan hingga pemanfaatannya. Setiap proses perampasan, menurutnya, harus bisa diuji melalui pengadilan dan diumumkan secara terbuka.
"Setiap rampasan harus transparan. Bisa diuji di pengadilan dan diumumkan ke publik. Tidak boleh terjadi di ruang remang-remang, apalagi gelap," ujarnya.
Baca Juga: Tok, DPR Sepakat Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi UU
Meski memiliki sejumlah catatan kritis, Guntur menegaskan tetap mendukung pengesahan UU Perampasan Aset. Dia berharap regulasi tersebut benar-benar menjadi instrumen pemberantasan korupsi, bukan alat untuk melindungi kelompok tertentu atau menyerang lawan politik.
"Kita mendukung Undang-Undang ini. Justru karena mendukung, kita akan jadi yang pertama menagih," katanya.
"Selamat datang Undang-Undang rampasan aset. Sekarang buktikan, bongkar total, jangan tebang pilih," pungkasnya.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy