Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara

"Dari hasil survei yang dilakukan MPR periode 2014-2019, sebanyak 81,5  persen responden menyatakan perlu reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, dan hanya 18,5 persen yang menjawab tidak perlu. Alasan yang paling dirasakan dan yang paling dekat dengan kepentingan masyarakat adalah karena saat ini pelaksanaan pembangunan nasional dianggap tidak berkesinambungan," ungkap Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, sistem perencanaan pembangunan yang ada, dirasa tidak cukup memberikan peta arah dan haluan yang berkelanjutan bagi pembangunan nasional.

Alasan lain yang muncul adalah karena saat ini tidak diatur dengan jelas mekanisme pertanggungjawaban presiden dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya terkait kebijakan perencanaan pembangunan yang di dalamnya termuat visi, misi, dan program presiden termasuk janji politik yang disampaikan saat Pemilu.

Baca Juga: Peringati Sumpah Pemuda Ke-92, Gus Jazil: Tetap Bersatu, Bangkit, & Semangat di Masa Pandemi

"Terkait lembaga yang dianggap paling tepat merumuskan haluan negara, MPR mendapat porsi kepercayaan paling tinggi. Sebanyak 47,9 persen menilai lembaga MPR RI paling tepat menyusun haluan negara. Hal ini mengisyaratkan bahwa publik masih percaya MPR sebagai representasi kedaulatan rakyat dan perwujudan paling komprehensif keterwakilan rakyat," tandas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, mengenai bentuk hukum yang paling tepat bagi sistem perencanaan nasional haluan negara, mayoritas publik menilai ketetapan MPR adalah bentuk hukum yang paling tepat, yaitu 52,4 persen.

"Di antara alasannya karena ketetapan MPR dalam urutan tata hukum di Indonesia berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 dan di atas undang-undang. Ketetapan MPR juga merupakan produk hukum yang dibuat oleh lembaga perwakilan yang paling representatif yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD," pungkas Bamsoet.