Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kinerja Ma'ruf Amin Dikritik Kurang Optimal, Jokowi Dinilai Hanya One Man Show!

Kinerja Ma'ruf Amin Dikritik Kurang Optimal, Jokowi Dinilai Hanya One Man Show! Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/1/2020). Pada sidang Kabinet Paripurna yang membahas penetapan RPJMN 2020-2024 tersebut Presiden menegaskan tidak ada tawar menawar dalam kasus Natuna. | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Dwi tunggal pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin dinilai belum berjalan optimal. Salah satunya karena kurang optimalnya peran yang dijalankan Kiai Ma'ruf. Akibatnya, berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO), publik yang merasa puas terhadap kinerja Jokowi hanya 49% dan Wapres hanya 33%.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan, persepsi publik dipengaruhi dari faktor kepemimpinan, kemudian keberpihakan kepada masyarakat, integritas atau ketepatan janji, koordinasi antarlembaga, empati dan aspiratif.

Baca Juga: Pasang Badan Buat Jokowi-Ma'ruf: Dari Cendana hingga HTI, Merongrong Reformasi

Menurutnya, kepemimpinan adalah hal yang paling banyak disoroti publik. "Pak Jokowi dianggap memiliki karakter kepemimpinan yang tidak baik di periode kedua ini. Terutama adalah terlihat benar bahwa KH Ma’ruf Amin seolah-olah banyak tidak terlibat di dalam kebijakan, termasuk dalam hal-hal yang sifatnya mengemuka ke publik. Jadi Jokowi lebih banyak memperlihatkan one man show," ujar Dedi saat paparan hasil survei IPO bertajuk "Kinerja Kementerian/Lembaga, Peluang Reshuffle Kabinet dan Potensi Capres 2024" yang digelar virtual, Rabu (28/10/2020).

Menanggapi itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai dwi tunggal Jokowi-Ma'ruf memang tidak maksimal sehingga terjadi persepsi publik yang rendah terhadap kinerja Presiden maupun Wapres. "Tentu sedih ketika kepuasan Wapres turun jauh yang menyebabkan sayang dwi tunggal ini tidak optimal," katanya.

Menurut dia, itu menjadi catatan bagi Presiden Jokowi. Seharusnya Jokowi memberikan Ma'ruf peran lebih. Sebab, menurut anggota Komisi II DPR ini, Ma'ruf Amin bukan hanya tokoh spesial di kalangan keumatan, namun juga memiliki kapasitas dan integritas yang sayang jika tidak dimaksimalkan oleh Jokowi.

Peneliti senior LIPI Siti Zuhro mengatakan, domain peran Wapres dari waktu ke waktu antara lain bagaimana ikut menyukseskan reformasi birokrasi nasional dan desentralisasi serta otonomi daerah.

Dia membandingkan dengan peran mantan wapres Jusuf Kalla (JK) ketika menjadi pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Jokowi.

"Seorang JK yang kita kenal sampai waktu dulu disebutkan waktu berpasangan dengan Pak SBY, the real president adalah Pak JK karena presidennya autopilot, tidak ada pilotnya dan sebagainya seperti itu. Pak JK dianggap sebagai sosok yang ketokohannya, yang personalnya, action gitu ya, yang lebih cepat lebih baik," ungkap Siti Zuhro.

Namun, dua tahun pertama ketika mendampingi Jokowi, peran JK justru terlihat lesu. "Kita merasakan gitu reformasi birokrasi juga enggak maksimal, otonomi daerah juga enggak, JK juga banyak quite, gitu," ujarnya.

Menurut dia, peran Wapres juga sangat tergantung pada Presiden. Presiden seharusnya bisa memberikan beberapa tugas untuk dilaksanakan Wapres secara serius sampai substansi dan konkretnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Fajria Anindya Utami

Bagikan Artikel: