Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Anies Akan Serahkan Pengelolaan LRT ke Swasta, PDIP Curiga...

Anies Akan Serahkan Pengelolaan LRT ke Swasta, PDIP Curiga... Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan Light Rail Transit (LRT) Jakarta kepada perusahaan swasta. Penyerahan tersebut melalui kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta berencana merombak sejumlah rute LRT yang akan digarap saat ini. Menurutnya, hal ini terkuak ketika Dinas Perhubungan DKI melakukan pemaparan proyek ini kepada DPRD DKI pada 22 Oktober 2020 lalu.

Baca Juga: Pekerja Jakarta, Anies Sampaikan Kabar Gembira, UMP 2021 Naik! Eits, Ada Syaratnya

"Di dalam paparan Dinas Perhubungan, Gubernur Anies mengurangi alokasi rute LRT yang akan dikelola oleh Pemprov DKI dari 100 kilometer menjadi 23,2 km," kata Gilbert kepada wartawan, Minggu (1/11/2020).

Gilbert menjelaskan, rute yang hendak diubah Anies Baswedan adalah Kelapa Gading–Jakarta International Stadium (JIS) 8,2 km, Kelapa Gading–Velodrome 5,8 km, Velodrome–Klender 4,1 km, dan Klender–Pondok Bambu–Halim 5,2 km.

Selain itu, Anies akan menyerahkan rute Pulo Gebang–Joglo sepanjang 32,8 km kepada pihak swasta melalui skema KPDBU. Rute ini akan melalui Jalan Jend. Basuki Rahmat, Kampung Melayu, Jalan Prof. Dr. Satrio, Pejompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau, dan berakhir di Joglo.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, pihaknya menolak rencana perubahan rute tersebut. Sebab, kata dia, hal ini hanya merugikan Pemprov DKI Jakarta. Dia mempertanyakan alasan Gubernur Anies menyerahkan sebagian besar pengelolaan moda transportasi ini kepada swasta.

"Kenapa harus kasih ke swasta? Apakah karena biaya? APBD di pemerintahan sebelumnya lebih kecil, tapi bisa membangun depo dan jalur LRT," ujarnya.

Dia menduga antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta sudah ada kesepakatan tertentu yang sebetulnya tidak membawa keuntungan apa-apa buat pemerintah. Justru sebaliknya, yang meraup untung besar adalah swasta.

"Jadi, ini bukan karena APBD tidak cukup, tetapi sepertinya ada deal-deal lain yang kita tidak tahu," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: