DKI Siapkan Rp99,9 Miliar, 100 Mahasiswa Bakal Dibiayai Kuliah S2-S3 ke Luar Negeri

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran hampir Rp100 miliar untuk membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat melalui program beasiswa luar negeri. Program yang mengadopsi skema LPDP daerah itu ditargetkan mulai berjalan pada 2027.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, anggaran sebesar Rp99,9 miliar telah masuk dalam rancangan program beasiswa tersebut. Dana itu akan digunakan untuk membiayai 100 mahasiswa yang melanjutkan pendidikan jenjang magister (S2) dan doktoral (S3).

"Yang LPDP ini sudah masuk pada anggaran dengan skema beasiswa. Jadi untuk LPDP ini untuk S2 dan S3 di luar negeri. Anggarannya sudah dirancang, ini ada Rp99,9 sekian miliar yang diproyeksikan itu diterima untuk 100 orang penerima, tergantung nanti seleksi," ujar Nahdiana dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dari total penerima yang disiapkan, sebanyak 70 orang akan mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan jenjang S2. Sementara itu, 30 penerima lainnya diproyeksikan melanjutkan studi pada jenjang S3.

Nahdiana menjelaskan, program tersebut merupakan inisiatif baru Pemprov DKI Jakarta sehingga mekanisme pelaksanaan masih disusun bersama LPDP pusat.

"Kami terus berkoordinasi dengan LPDP pusat untuk proses pelaksanaannya karena memang ini baru pertama. Jadi diproyeksikan nanti untuk S2 70 penerima dan S3 30 penerima," katanya.

Para penerima beasiswa nantinya akan diarahkan untuk menempuh pendidikan di sejumlah negara mitra. Terdapat 11 negara yang masuk dalam rancangan tujuan studi, yakni Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, China, dan Rusia.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Dana Nasabah Raib di RDN, Paramitra Alfa Sekuritas Gugat BCA di PN Jakarta Pusat

Namun, Nahdiana menegaskan pemilihan program studi tidak dilakukan secara bebas. Jurusan yang dipilih akan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jakarta serta kebutuhan sumber daya manusia di lingkungan Pemprov DKI.

"Memang ada 11 negara yang nanti program studinya mengikuti yang dibutuhkan DKI Jakarta. Itu bagian dari prioritas," ujarnya.

Meski anggaran telah disiapkan dalam rancangan 2027, Pemprov DKI masih melakukan pembahasan terkait mekanisme seleksi, daftar program studi prioritas, hingga teknis pelaksanaan bersama LPDP pusat dan organisasi perangkat daerah terkait.