PAFI: Komunikasi Publik Harus Bernarasi Optimis dan Beretika

Sepanjang tahun 2020, sejumlah isu hangat kerap menjadi sorotan publik, mulai dari polemik vaksin Covid-19, dinamika geopolitik global, kondisi politik nasional, dan kebijakan sosial lainnya yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang misinfomrasi (hoaks), ujaran kebencian maupun sentimen negatif publik.

Sebagai praktisi komunikasi publik, baik di tataran perusahaan maupun organisasi pemerintah, terdapat tanggung jawab penting untuk menjaga agar informasi yang ada di publik tidak berdampak buruk bagi kepentingan organisasi dan lembaga, sekaligus tidak semakin menjerumuskan publik pada hal-hal negatif yang dapat menimbulkan kericuhan.

Baca Juga: Komunikasi Publik: Narasi Tunggal Ala Jazz!

Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) kembali hadir sebagai wadah untuk mensinergikan tiga fungsi strategis baik dari publik, pemerintah, dan bisnis dalam membangun narasi optimisme tentang Indonesia yang lebih produktif dan kondusif.  

Agung Laksamana selaku Ketua Penyelenggara PAFI dan Director Corporate Affairs APRIL Group menyatakan, praktisi Public Affairs sebagai seorang komunikator sekaligus negosiator haruslah berpikiran progresif, memiliki strategi, serta mampu membuat narasi pesan yang positif kepada seluruh audiensnya, baik di internal, media, pemerintah, konsumen atau aktivis.

“Melalui Public Affairs Forum ini, kita menghadirkan ide-ide, taktik serta contoh inovatif yang dibutuhkan untuk meraih positif influence kepada para stakeholders, yang lebih penting lagi, membangun reputasi dan trust organisasi kita di 2021,” katanya, Kamis (17/12/2020).

Selain itu, M. Fadjroel Rahman, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi/Juru Bicara Presiden RI dalam diskusi pagi tadi menuturkan pentingnya vaksinasi informasi tidak benar yang tersebar masif di platform digital.

”Untuk menuju Indonesia waras digital, perlu upaya urun rembuk dalam menghadapi misinformasi melalui peningkatan volume atau kecepatan menyebarkan narasi-narasi baik,” tambahnya.

Djauhari Oratmangun, Duta Besar RI untuk RRT & Mongolia memaparkan proses komunikasi publik di China yang minim misinformasi yang membantu proses pemulihan Covid-19 lebih cepat.

“China bersama-sama mencegah misinformasi dengan menimbulkan pemberitaan positif secara masif. Kita juga perlu membangun komunikasi publik yang optimisme di Indonesia,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito juga pentingnya melakukan komunikasi publik agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas dalam mengonsumsi obat dan produk.

”Untuk membangun masyarakat cerdas, perlu membangun aspek trust dengan terus mencari solusi komunikasi publik yang tepat dan melibatkan semua komponen bangsa sesuai dengan target produk dan populasi,” ungkapnya.

Di sisi lain, gejolak perekonomian dan situasi yang serba tidak pasti membuat perusahaan BUMN harus mengatur strategi komunikasi yang ideal dan efektif bagi publik.

 ”Kita membangun branding publik komunikasi tidak hanya yang menyangkut BUMN saja tetapi juga stakeholder lainnya. Kami melakukan agenda setting dan media plan setiap dua miggu sekali. Kemudian, masing-masing media plan BUMN akan di-scoring penilaiannya untuk melihat pertumbuhan kemampuan. Dengan ini, setiap BUMN tidak lagi reaktif, tetapi juga proaktif dengan apapun kondisi saat ini yang sangat borderless," kata Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik Arya Mahendra Sinulingga.