Presiden Joko Widodo hari ini melantik Hartono sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Mangrove. Pelantikan ini sekaligus menandai perpanjangan masa bakti BRG dan penambahan tugasnya.
Dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, BRG mempunyai tugas mengkoordinasi dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi, yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Tugas diemban sejak 6 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020.
Pada kurun itu, BRG telah menyelesaikan upaya awal pembasahan ekosistem gambut seluas 835.288 hektare di luar konsesi (94% dari target) dan supervisi atau asistensi teknis untuk 186 perusahaan perkebunan dengan luas wilayah yang masuk target restorasi 538.439 hektare (96,89% dari target).
Baca Juga: BRG Gandeng Masjid Sebagai Pusat Dakwah dan Penjaga Ekosistem Gambut
Lalu, dilakukan pendampingan dan penguatan kelembagaan pada 640 Desa Peduli Gambut dengan luas lahan gambut di desa itu 4,6 juta hektare (1,4 juta hektare masuk ke dalam target restorasi gambut).
Kegiatan revitalisasi ekonomi yang melibatkan 2.295 kelompok masyarakat (Pokmas) dengan sekitar 118.576 orang yang terlibat dalam kegiatan padat karya. Dilakukan pula berbagai upaya lain terkait pemanfaatan sains dan teknologi dalam pemantauan.
Pemerintah memandang upaya percepatan restorasi gambut perlu dilanjutkan. Salah satu pertimbangannya adalah karena pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen termasuk di areal gambut.
Di samping itu, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan pemulihan mangrove melalui rehabilitasi. Diperlukan percepatan implementasi pelaksanaannya sehingga BRG diberikan tambahan tugas untuk ini. Presiden pun memutuskan BRG menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
Hartono atau akrab dipanggil Pak Har sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris BRG. Dia adalah birokrat karier yang sebelum bergabung di BRG bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dilahirkan di Ngawi, Jawa Timur 58 tahun yang lalu, Pak Har pernah mengurus rehabilitasi hutan dan lahan dan pengelolaan konservasi di Indonesia.
"Di beberapa lokasi, ekosistem gambut terhubung dengan mangrove sehingga perlindungan mangrove sekaligus melindungi ekosistem gambut juga. Kita harus memahami karakteristik kedua ekosistem ini dengan baik. Kerusakan terjadi karena pemanfaatan yang tidak sesuai dengan karakteristik gambut dan mangrove. Apalagi baik gambut dan mangrove juga menjadi bagian dari ekosistem yang sangat perlu dilindungi," ucap Hartono.
Ia kemudian menambahkan bahwa BRGM siap bersinergi dengan kementerian terkait dan Pemda serta para pihak lain, utamanya masyarakat yang selama ini sudah menunjukkan kesadaran yang makin baik.
Dalam tugas baru BRGM ini, upaya percepatan dilakukan pada 1,2 juta hektare ekosistem gambut dan 600 ribu mangrove. Selain pada tujuh provinsi yang sudah jadi target restorasi gambut, BRGM juga akan bekerja pada enam provinsi baru, khususnya untuk mangrove. Keenamnya adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Barat.
Secara terpisah, Nazir Foead selaku Kepala BRG 2016-2020 menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan ini. "Saya percaya Pak Hartono sudah sangat berpengalaman mengurus lembaga ini karena kami sama-sama merintis BRG dari awal. Mari kita dukung kerja BRGM ke depan."
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait: