Reaksi Dunia atas Kudeta Myanmar: Barat Keras hingga ASEAN Gak Satu Suara

Reaksi dunia internasional terhadap penangkapan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi muncul beragam.

Sebagian anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara menyerukan kepada pihak-pihak terkait di Myanmar untuk menjunjung prinsip-prinsip demokrasi. Namun beberapa anggota lain ASEAN memilih untuk tidak bersuara. Sedangkan Barat terang-terangan mengecam kudeta oleh militer dan penahanan Suu Kyi pada Senin (1/2/2021) tersebut.

Baca Juga: Tokoh Rohingya Buka Suara Komentari Kudeta Myanmar: Kami Merayakannya

Melalui laman Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengimbau agar Myanmar menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, "di antaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional."

Di samping itu, pemerintah Indonesia juga menggarisbawahi "sengketa-sengketa terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada".

Kementerian Luar Negeri Indonesia juga "mendesak semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk."

Dari Putrajaya, Kementerian Luar Negeri Malaysia menyerukan kepada Myanmar untuk menyelesaikan semua sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang ada dan menggelar dialog secara damai.

"Malaysia sebagai negara tetangga dan anggota ASEAN akan terus mendorong keamanan dan kestabilan, karena itu penting demi kemajuan dan kemakmuran semua di kawasa ini, termasuk di Myanmar.

"Malaysia senantiasa memberi sokongan kuat bagi peralihan demokrasi Myanmar, proses perdamaian dan pembangunan ekonomi yang inklusif." Demikian keterangan Kemenlu Malaysia.

Seruan serupa juga dikeluarkan oleh pemerintah Singapura melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri.

"Singapura menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait situasi terbaru di Myanmar. Kami memantau situasi dengan seksama dan berharap semua pihak menahan diri, menggelar dialog, dan berusaha mencari penyelesaikan positif dan damai."

Namun beberapa negara lain di ASEAN memilih melakukan pendekatan berbeda.

Di Thailand, Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwon mengatakan perebutan kekuasaan di negara yang berbatasan langsung dengan negaranya itu adalah "masalah dalam negeri".