Anies Tak Akan Kehilangan Panggung Meski Pilgub DKI 2024

Warta Ekonomi -

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2024 merupakan perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelaksanaannya dibarengi dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Anggota Legislatif (Pileg).

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo menyatakan, kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023, akan diisi oleh Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Presiden.

Baca Juga: Ingatkan Anies Baswedan dan Pendukung, Pengamat: Banyak Jalan Menuju Roma

Karyono pun mengingatkan Anies dan para pendukungnya tak usah merasa paling dijegal.

"Jika dilihat dari tahun pengesahan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang menyebutkan pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024 disahkan pada tahun 2016, maka membuat asumsi bahwa pelaksanaan pilkada 2024 untuk menjegal Anies tidak logis karena pada tahun 2016, Anies belum menjadi Gubernur DKI," kata Karyono, Rabu (3/2/2021).

Dijelaskannya, tarik-menarik soal waktu pelaksanaan pilkada berjalan cukup alot hingga menimbulkan polemik. Ada yang berasumsi bahwa pelaksanaan pilkada akan menentukan nasib sejumlah kepala daerah terutama Anies Baswedan yang diprediksi kembali maju sebagai petahana dalam Pilkada DKI Jakarta .

Bahkan, ada juga para pihak yang mengaitkan lebih jauh ke dalam perhelatan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilkada 2024 disinyalir skenario untuk menyingkirkan Anies dari arena pertarungan Pilpres 2024.

Menurutnya, Anies dan para pendukungnya jangan merasa paling dijegal, karena hal ini pun berdampak kepada kepala daerah yang lainnya.

Karyono menegaskan, kesuksesan Anies maju di Pilpres 2024 tidak serta-merta ditentukan oleh penyelenggaraan waktu Pilkada 2022 atau 2024. Waktu pelaksanaan pilkada tidak menjamin kesuksesan Anies dalam kontestasi pilpres.

Sebab, untuk lolos dan menang dalam kompetisi pilpres tidak sesederhana itu. Karena masih banyak variabel yang saling berhubungan terhadap lolos tidaknya menjadi kandidat presiden.