Ingatkan Anies Baswedan dan Pendukung, Pengamat: Banyak Jalan Menuju Roma

Tidak digelarnya Pilkada 2022 disinyalir sejumlah pihak bertujuan menjegal langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 karena dia akan kehilangan panggung hampir dua tahun. Pengamat politik Karyono Wibowo pun mengingatkan Anies dan para pendukungnya tak usah merasa paling dijegal.

Menurut Karyono yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI), pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada telah memicu perdebatan publik. Salah satu yang menjadi polemik adalah pembahasan soal pelaksanaan pilkada. Namun, perkembangan terbaru sikap sejumlah fraksi di DPR yang pada awalnya bernafsu ingin pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 kini mulai 'balik kanan'.

Baca Juga: Bukan Haji Lulung atau Mardani Ali Sera, Ini Lawan Terberat Anies Baswedan

"Perkembangan sementara, ada enam fraksi (PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, dan PAN) yang setuju Pilkada 2024. Sementara, tiga fraksi lainnya (PKS, Demokrat, dan Nasdem) tetap pada pendirian agar normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 dilaksanakan," ungkap Karyono kepada SINDOnews, Senin (1/2/2021).

Karyono mengaku pihaknya mencermati bahwa tarik-menarik soal waktu pelaksanaan pilkada berjalan cukup alot hingga menimbulkan polemik di ranah publik. Ada yang berasumsi bahwa pelaksanaan pilkada akan menentukan nasib sejumlah kepala daerah terutama Anies Baswedan yang diprediksi kembali maju sebagai incumbent dalam Pilkada DKI Jakarta.

Bahkan, lanjut Karyono, ada juga para pihak yang mengaitkan lebih jauh ke dalam perhelatan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilkada 2024 bahkan dicurigai merupakan skenario untuk menyingkirkan Anies dari arena pertarungan Pilpres 2024.

Menurutnya, premis ini menarik untuk dianalisis dan diuji sejauh mana relevansi, korelasi, dan signifikansinya. Namun, ini baru semacam hipotesis umum yang masih membutuhkan pembuktian. Karenanya, Anies dan para pendukungnya jangan merasa paling dijegal karena hal ini pun berdampak kepada kepala daerah yang lainnya.

"Meminjam istilah Michel Foucault, asumsi ini setidaknya bisa menjadi diskursus, yaitu sebagai sebuah sistem berpikir yang dikonstruksi ide-ide, pemikiran yang kemudian membentuk kultur," tutur mantan Peneliti LSI Denny JA itu.

Di sisi lain, diskursus yang dibangun atas asumsi yang bersifat umum seperti di atas perlu digali lebih dalam. Setidaknya, bisa dimulai dari sejumlah pertanyaan, seberapa kuat argumen yang menyatakan Anies akan tersingkir dari arena pilpres jika pilkada diselenggarakan tahun 2024.

Lalu, seberapa besar peluang Anies akan kehilangan panggung untuk tampil di depan publik? Bagaimana konstruksi berpikir dalam membuat asumsi bahwa pelaksanaan pilkada berpengaruh terhadap agenda pemilihan presiden. Beberapa hal yang perlu dibahas juga adalah bagaimana peluang mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini lolos di pilpres.

Atas asumsi di atas, Karyono menegaskan, kesuksesan Anies maju di Pilpres 2024 tidak serta-merta ditentukan oleh penyelenggaraan waktu Pilkada 2022 atau 2024. Waktu pelaksanaan pilkada tidak menjamin kesuksesan Anies dalam kontestasi pilpres. Sebab, untuk lolos dan menang dalam kompetisi pilpres tidak sesederhana itu, karena masih banyak variabel yang saling berhubungan terhadap lolos tidaknya menjadi kandidat presiden.

Itu baru tahap penentuan capres. Belum lagi tahap pemilihan, tentu banyak faktor yang memengaruhi kemenangan. Begitu pula sebaliknya, ada sejumlah faktor yang perlu diteliti -yang menjadi penyebab tidak lolosnya seseorang menjadi kandidat. Pun demikian, banyak faktor yang menyebabkan kekalahan dalam kontestasi elektoral.