Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Uji Klinis Covid-19, Laboratorium Kesehatan Jabar Dituntut Lebih Profesional

Uji Klinis Covid-19, Laboratorium Kesehatan Jabar Dituntut Lebih Profesional Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bandung -

DPRD meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Labkes Jabar) untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terkait laboratorium klinik, keberadaannya pun sangat diperlukan untuk uji sampel Covid-19 mengingat saat ini masih terjadi pandemi.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menilai saat ini keberadaan Labkes Jabar sangat diperlukan untuk menguji sampel Covid-19. Baca Juga: Saham Bir Dipersoalkan, Anies Ngotot Jual, Tapi Digagalkan DPRD DKI

Namun, Labkes Jabar belum maksimal dalam melayani hal itu mengingat adanya keterbatasan anggaran dan mobile laboratorium karena masih tergantung dari dana APBD. 

"Jawa Barat memerlukan uji sampel covid-19 yang banyak dan berkelanjutan. Penduduk Jawa Barat paling banyak, wilayahnya luas," kata Abdul Hadi kepada wartawan di Bandung, Senin (8/3/2021). Baca Juga: DPRD DKI Ajak Masyarakat Gunakan BBM Berkualitas

Idealnya, Labkes turun langsung ke masyarakat untuk menguji sampel covid-19 untuk membantu meminimalisasi penyebaran virus korona. Misalnya Labkes Jabar melakukan pengetesan secara mobile dengan langsung turun ke pemukiman warga.

Saat ini, Labkes Jawa Barat sudah memiliki peralatan yang mutakhir serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga harus dimaksimalkan keberadaannya. Bahkan, sudah melayani laboratorium klinik untuk perseorangan yang bermanfaat untuk pencegahan, penegakkan diagnosis, dan terapi.

"Jadi masyarakat yang akan cek gula darah, kolesterol, hematologi, urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya, sudah bisa ke Labkesda," katanya.

Selain itu, Labkes pun sudah melayani laboratorium kesehatan untuk menunjang pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

"Labkes juga bisa untuk uji kimia lingkungan seperti untuk mengetahui kebersihan air minum, limbah dan udara," katanya.

Gus Ahad sapaan Abdul Hadi menyebutkan laboratorium pelat merah inipun melayani uji makanan dan minuman seperti untuk mengetahui adanya kandungan formalin, boraks, lemak, racun, dan lainnya.

"Labkesda juga merupakan penyelenggara uji profisiensi bagi laboratorium lain. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium yang ada," kata dia.

Dia mengungkapkan dalam melayani berbagai laboratorium tersebut, Labkesda Jawa Barat sudah mengantongi akreditasi seperti SNI ISO/IEC17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji SNI. Oleh karena itu, Hadi meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan kapasitas dan kualitas Labkesda agar semakin banyak masyarakat yang merasakannya.

Gus Ahad menambahkan salah satu caranya dengan menaikkan status dari UPTD menjadi BLUD (badan layanan umum daerah). Maka, dengan menaikkan statusnya  tersebut, Labkes Jabar memiliki keleluasaan dalam meningkatkan layanan termasuk ketika komersialisasi. Keberadaannya pun akan mandiri karena tidak lagi menginduk kepada dinas kesehatan.

Jika sudah berstatus BLUD, Labkes tidak lagi memerlukan biaya APBD sehingga mampu mengurangi beban keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara karena dengan BLUD, itu jadi setengah BUMD," ujarnya

Dia juga optimistis dengan operasional Labkesda jika di-BLUD-kan. Salah satunya mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang banyak sehingga akan menjadi pasar potensial.

"Misalnya untuk tes kesehatan PNS di Jawa Barat saja, kan jumlahnya banyak. Belum dari yang lainnya," ujar dia.

Meski demikian, lanjut dia, Labkes Jabar tidak akan menerapkan biaya tinggi seperti laboratorium swasta yang ada saat ini. Bahkan, ia berharap Labkes bisa jadi di seluruh kabupaten/kota di Jabar.

 "Bisa lebih bersaing. Karena kita tempat tidak perlu sewa, punya sendiri. Dan untuk pengadaan peralatan kan sudah dibiayai APBD sebelumnya. Jadi biaya pemeriksaan di Labkesda bisa setengah harga dibanding di lab swasta," katanya.

"Jika sudah berkembang dengan status BLUD-nya, keuntungan dari Labkesda bisa dipakai untuk pengembangan. Selain menambah peralatan, juga bisa untuk menambah lagi gerai-gerai di daerah lain," tambahnya.

Adapun, guru besar Unpad bidang Farmakologi dan Farmasi Klinik, Keri Lestari, menambahkan  dalam kondisi pandemi seperti saat ini diperlukan tambahan fasilitas untuk uji sampel Covid-19. Salah satunya untuk melacak siapa saja yang pernah kontak erat dengan orang yang terpapar virus Corona.

Pelacakan penyebaran virus korona harus dilakukan sehingga harus lebih banyak masyarakat yang sudah menjalani uji sampel. Kondisi seperti ini, tambah dia, menjadi angin segar dalam proses BLUD Labkesda karena akan lebih banyak orang yang memerlukan layanan laboratorium.

Selain itu, pengembangan status menjadi BLUD bisa memaksimalkan layanan Labkesda agar lebih profesional.

"Uji sampel yang mudah dijangkau masyarakat dan memberikan layanan prima, yang cepat, tepat, dan bisa tes massal," ujarnya.

Keri menyebutkan untuk menjadi BLUD, Labskes Jabar harus memerhatikan sejumlah hal, seperti menginventarisasi kondisi yang ada, menakar mitigasi risiko, dan model bisnis harus berdasarkan data.

"Kaji secara scientific, apakah visible. Potensinya apa saja, dan apa saja yang harus dikembangkan. Jangan sampai ketika menjadi BLUD, malah tambah membebani," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: