AS Dorong Afghanistan Bentuk Pemerintahan Sementara, Apa Kabar Nasib Taliban?

Pemerintahan baru AS di bawah Presiden Joe Biden ingin menghidupkan kembali pembicaraan damai yang macet sebelum 1 Mei, ketika 2.500 tentara AS terakhir harus meninggalkan Afghanistan berdasarkan kesepakatan Februari 2020 antara Taliban dan pemerintahan Trump.

Menteri Luar Negeri  AS Antony Blinken pekan lalu mengusulkan dalam sebuah surat kepada para pemimpin Afghanistan bahwa Turki mengadakan pertemuan tingkat pejabat tinggi "dalam beberapa minggu mendatang untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian."

Pemerintahan Sementara

Presiden Ghani menolak lengser untuk pemerintahan transisi. Pejabat senior istana kepresidenan di Kabul menggemakan penolakan itu pada Senin: "Kami tidak akan pernah menerima pembentukan (pemerintahan) sementara melalui konferensi atau kesepakatan politik."

Taliban menolak gencatan senjata dan pemilihan umum. Tapi, seorang pemimpin Taliban mengatakan kepada Reuters bahwa meskipun para pemberontak tidak akan bergabung dengan pemerintahan sementara, mereka tidak menentang pembentukan pemerintahan itu.

Rancangan AS itu menyerukan pembentukan pemerintahan transisi, termasuk "administrasi eksekutif" yang dipilih oleh kedua pihak, "dengan pertimbangan khusus untuk pelibatan yang bermakna dari kalangan wanita dan anggota semua kelompok etnis."

Pemerintahan sementara “di bawah presiden yang dipilih oleh kedua belah pihak“ akan menjalankan negara sampai pemilu dapat diadakan di bawah konstitusi yang dirancang oleh sebuah komisi, yang dipilih oleh kedua belah pihak dan presiden.