Kelakuan SBY dan AHY Tarik Duit Kader Diungkit-ungkit Kubu Moeldoko: Merampas Hak Kader!

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Medan, Jhoni Allen Marbun, kembali mempertanyakan soal iuran bulanan bagi para kader Demokrat yang diangap tidak jelas laporannya,selama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi ketua umum Partai Demokrat.

"Bayangkan iuran semua kader dari Sabang sampai Merauke diambil ke DPP, walaupun diakui (SBY) untuk beli kantor, termasuk dari mahar-mahar Pilkada, tapi tak ada laporan pertanggungjawaban AHY selaku Ketua Umum kemarin,” katanya, dalam tayangan di Metro TV, seperti dikutip. Baca Juga: Lawan Kubu Moeldoko, Demokrat Kubu AHY Ajak Kader Pasang Foto Ini

“Tak ada juga laporan keuangan Demokrat secara bulanan. Karena apa, karena kewenangan satu-satunya ada di AHY, yang kedua ada di SBY," lanjutnya. 

Kemudian, ia pun menyinggung manuver kubu AHY dan SBY yang kini seolah mempersoalkan pihaknya bagi-bagi uang saat gelaran KLB kemarin. Baca Juga: Sudah Gerah dengan Tirani SBY, Prajurit Moeldoko Buka-bukaan Borok Demokrat Kubu AHY, Gak Kebayang!

Menurutnya memberi uang jauh lebih baik dan bermartabat daripada mengambil dan merampas uang iuran para kader.

“Memberi lebih bagus daripada merampas, kalau mereka merampas hak-hak dari kader-kader,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Demokrat Kubu AHY, Didik Mukrianto langsung merespons. Ia menyebut apa yang dituduhkan Jhoni Allen sangat berlebihan dan mengada-ada.

Ia mengaku jika iuran kader merupakan salah satu sumber pendanaan partai. Tetapi, semuanya jelas, dan telah diaudit oleh akuntan publik.

“Tentu kita menyadari bahwa di UU Parpol disebutkan bahwa iuran anggota menjadi salah satu sumber dana partai, termasuk usaha-usaha yang sah dan tidak melanggar hukum. Bahkan lebih jauh dari itu, keuangan dan pengelolaan dana Partai Demokrat sudah diaudit oleh akuntan publik dan hingga saat ini dinyatakan bahwa pengelolaan tersebut tidak ada penyimpangan apapun.”

Sambungnya, “Bukan audit, kalau itu dari luar. Sementara LPJ itu supaya didengar anggota, karena kedaulatan partai itu ada di tangan anggota, bukan di tangan audit,” katanya.