Rencana Sekolah Dibuka Kembali, Anggota MPR: Perlu Penegakan Prokes di Sekolah

Terkait persiapan dibukanya sekolah tatap muka di era new normal, anggota MPR Fraksi PKB, Syaiful Huda, mengatakan bahwa sesungguhnya pembukaan sekolah tatap muka sudah dilakukan sejak Januari 2021. Dia menyebut jika sekolah boleh dibuka awal tahun 2021 melalui SKB 4 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan).

Lebih lanjut dikatakan Syaiful Huda, dalam SKB 4 Menteri itu ada aturan bagaimana ketika sekolah dibuka atau pembelajaran tatap muka dilakukan. Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang bersikap hati-hati dalam pembukaan sekolah. Pembelajaraan tatap muka menurutnya menjadi wewenang pemerintah daerah dan orang tua.

Baca Juga: Dengar Ya! Bamsoet: MPR Tak Pernah Bahas Masa Jabatan Presiden 3 Periode

"Kalau orang tua tak setuju, pembukaan sekolah secara tatap muka ya tidak boleh diselenggarakan. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh tetap dilakukan," jelas Syaiful Huda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/3/2021).

Paparan di atas disampaikan Syaiful Huda saat menjadi pembicara dalam "Diskusi Empat Pilar MPR" di Media Centre, Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, 15 Maret 2021. Dalam diskusi dengan tema "Persiapan Dibukanya Sekolah Tatap Muka di Era New Normal", hadir ratusan wartawan yang biasa meliput di Kompleks Parlemen.

Syaiful Huda berharap Juli merupakan momentum bagi anak-anak untuk kembali ke sekolah. Untuk mengembalikan pendidikan secara tatap muka, ia menyarankan agar semua guru yang ada, sebanyak 5 juta orang, harus divaksin.

"Selain itu, perlu penegakan protokol kesehatan (prokes) di sekolah," paparnya. Diharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas pendidikan di daerah untuk mempersiapkan pembukaan sekolah dengan sebelumnya melakukan simulasi.

Komisi X DPR menurutnya dalam posisi mendukung dibukanya pembelajaran dengan metode tatap muka. Diakui selama masa pandemi Covid-19, anak-anak sudah kehilangan tahapan proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan disebut hanya efektif tak lebih dari 30 persen.

Rendahnya capaian tersebut selain karena tantangan masalah teknologi informasi dan kebutuhan pulsa, juga karena orang tua di rumah tidak bisa menggantikan peran guru. Tak hanya itu keprihatinan yang dirasakan oleh Syaiful Huda. Pendapatan orang tua yang menurun karena tak bisa bekerja membuat anak-anak ikut mencari kerja. "Banyak anak menjadi pekerja serabutan untuk membantu orang tua," ungkapnya.

Bila masalah pendidikan tidak tertangani di masa pandemi dan anak-anak sudah keenakan bekerja, hal demikian disebut akan mempertinggi jumlah anak putus sekolah. Di lingkungan luar sekolah, dirinya juga lebih prihatin. Tidak sekolahnya anak-anak membuat mereka terjebak pada perbuatan kriminal, tawuran, atau masalah sosial lainnya.

Peran orang tua dalam pembukaan kembali sekolah menurutnya juga sangat penting. "Orang tua harus memastikan keamanan (kesehatan) anak saat menuju ke dan pulang dari sekolah. Ini merupakan bagian dari protokol kesehatan," tambahnya.

Ditegaskan dalam dunia pendidikan di masa era pandemi Covid-19 ini, hukum tertinggi adalah keamanan dan kesehatan harus diutamakan bagi siswa. "Hal ini tak boleh ditawar-tawar," ujarnya.

Anggota MPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa telah dilakukan evaluasi penanganan Covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun. "Kita mencari berbagai solusi. Semua sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya jangan dikonfrontir, tapi harus disinergikan," tuturnya.

Rencana pembelajaran secara tatap muka menurutnya perlu banyak dikaji, salah satunya soal vaksinasi tahap pertama yang belum selesai. Paling penting, kesehatan adalah yang dijadikan prioritas.

Kurniasih bersyukur ada penurunan penularan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat meski hal demikian perlu tetap dikaji. Diingatkan bila para guru sudah divaksin lalu bagaimana siswanya sebab siswa berasal dari berbagai kluster dan keluarga yang berbeda sehingga hal yang demikian menurutnya harus dikaji lebih mendalam. "Saya berharap ada koordinasi antara Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan," ujarnya.