Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

81 Tahun Indonesia Merdeka, Masih Ada Keluarga Susah untuk Bayar Pengobatan

81 Tahun Indonesia Merdeka, Masih Ada Keluarga Susah untuk Bayar Pengobatan Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan 81 tahun Indonesia merdeka, berbagai kemajuan telah dicapai, mulai dari pembangunan infrastruktur, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan perlindungan sosial. 

Namun, di tengah capaian tersebut, ia menyoroti masih terdapat anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan serta keluarga yang harus dihadapkan pada pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan pangan atau membayar biaya pengobatan.

"Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan," kata dia dalam sidang tahunan di DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat program perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Muzani menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu terobosan untuk mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Program tersebut, menurutnya, tidak sekadar berkaitan dengan pemberian makanan, tetapi juga investasi terhadap kualitas sumber daya manusia.

"Ia merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas," ujarnya.

Muzani menambahkan, pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.

Baca Juga: MPR Kirim Pesan Keras! Ekonomi Indonesia Bukan Milik yang Bermodal Tebal

Baca Juga: Ketua MPR Minta Kritik Jangan Dipakai Merobek Persatuan

"Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bisa bersaing secara kompetitif," katanya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya pelaksanaan program tersebut dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

"Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik: tepat sasaran, dan akuntabel," ujar Muzani.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Dwi Aditya Putra