Buka-bukaan Dirut Bulog, Beberkan Masalah Impor Beras dan Beban Bunga Utang Rp282 Miliar

Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso atau disapa akrab Buwas membeberkan terkait masalah impor cadangan beras pemerintah atau CBP yang terjadi pada 2018. Buwas mengatakan, impor itu menyisakan sisa stok sebanyak 300 ribu ton sampai hari ini.

“Kami buktikan produksi dalam negeri cukup, bahkan bermasalah sisa dari produksi impor. Ini fakta,” kata Buwas dalam diskusi virtual dengan Relawan Perjuangan Demokrasi, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga: Soal Impor Beras 1 Juta Ton, Ini Kata Bulog

CBP adalah beras yang dikelola Bulog untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam keadaan kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana, dan kerawanan pangan. Pada 2018, Bulog mengimpor beras CBP sebesar 1.785.450 ton.

Dalam beberapa kali rapat koordinasi terbatas bersama pemerintah, Buwas menuturkan bahwa tidak ada keputusan pemerintah terkait sisa beras impor yang didatangkan sejak tiga tahun lalu. Padahal, Bulog tidak memiliki gudang dengan infrastruktur yang menunjang untuk menyimpan stok beras sampai bertahun-tahun.

Dengan demikian, selama tiga tahun di gudang, sebanyak 106 ribu ton dari sisa beras impor berpotensi mengalami penurunan mutu. Adapun stok beras ini tersisa karena perusahaan sulit menyalurkannya. Untuk pendistribusian beras CBP, Bulog harus memperoleh penugasan dari pemerintah.

“CBP itu kan tidak bisa dijual bebas. Penyalurannya harus berdasarkan perintah negara. Itu sebabnya Bulog mendapatkan beban CBP tidak bisa diapa-apakan kecuali kepentingan negara,” tutur Buwas.

Selain itu Buwas juga mengungkapkan bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah pembayaran utang dari pengadaan impor beras CBP. Untuk mendatangkan beras impor tersebut, Bulog harus meminjam dana kepada bank BUMN.

Buwas pun bercerita bahwa perusahaannya mesti membayar bunga utang senilai Rp 282 miliar per bulan. “Kami enggak tahu pasti untuk apa CBP ini. Ini yang bermasalah,” tuturnya.

Adapun, pernyataan Budi Waseso tersebut diungkapkan di tengah rencana pemerintah mengimpor beras sebesar 1-1,5 juta ton. Pemerintah bahkan dikabarkan segera meneken nota kesepahaman atau MoU dengan Thailand untuk impor beras.