Penghematan Anggaran Tak Pengaruhi Capaian Target Program Perpusnas

Komisi X DPR RI menyayangkan penghematan anggaran belanja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI sebesar Rp 7.316.287.000, mengingat tugas berat yang diemban lembaga negara tersebut dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Pada 2021, Perpusnas mengalami penghematan belanja sebesar 1,08 persen dari pagu awal sebesar Rp 675.538.800. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR RI yang digelar secara daring dan luring di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Baca Juga: Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Bisa Tingkatkan Budaya Literasi di Indonesia Melalui Perpustakaan

"Sebenarnya kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran ini, maunya penambahan anggaran. Kami berharap meski ada penghematan namun capaian target prioritas nasional dan program prioritas Perpusnas RI tetap bisa berjalan," tuturnya. Sebagai informasi, Perpusnas mengalami penghematan anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/20210 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan, dalam rangka mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi, perpustakaan menjadi andalan supaya bisa menjadi wahana pendidikan alternatif, selain sekolah. 

"Memang tugas berat walaupun anggaran dikurangi tetapi tuntutannya ditingkatkan. Jadi Perpusnas bukan saja harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi tetapi juga antisipatif untuk menyiapkan SDM dan kelembagaan yang makin mapan," jelasnya.

Hetifah juga meminta Perpusnas membuat peta jalan pengembangan perpustakaan, termasuk pemenuhan koleksi pustaka, sumber daya manusia, gedung layanan dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan literasi dan numerasi, serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang. 

Hal senada disampaikan anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan. Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini prihatin dengan pemotongan anggaran belanja Perpusnas. Padahal kinerja yang dilakukan Perpusnas hingga saat ini mengesankan. Ini terlihat dari penghargaan yang diterima oleh Perpusnas dalam capaian kinerja anggaran K/L TA 2020 dengan perolehan nilai kinerja anggaran sebesar 95,88 (sangat baik), dengan urutan 9 dari 42 untuk K/L dengan Kategori Pagu Kecil serta meraih predikat Zona Hijau dari Ombudsman.

"Hal ini membuktikan bahwa Perpusnas dengan anggaran terbatas tetapi punya kemampuan mengelola anggaran dengan prudent," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menegaskan bahwa pemotongan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja dan target program perpustakaan dan literasi. Menurutnya, dalam menangani persoalan literasi di Indonesia harus dilakukan pembenahan pada sisi hulu literasi.

“Negara harus hadir untuk menangani permasalahan literasi ini. Baik itu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan TNI/Polri. Selain itu, peran akademisi perguruan tinggi, penulis, penerbit, hingga regulasi distribusi bahan bacaan untuk memperkecil ketimbangan antar wilayah,” jelasnya.

Syarif Bando meminta dukungan legislator agar Perpusnas dapat mengembangkan digitalisasi di seluruh provinsi. Mengingat, pada saat pandemi ini hanya 44 persen peserta didik Indonesia yang terkoneksi digital.

“Setelah kami dari beberapa wilayah seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah semua keluhannya hampir sama. Buat apa Perpusnas memimpin top open access jurnal ilmiah internasional kalau hanya bisa melayani wilayah Jabodetabek saja. Sehingga kami menginginkan adanya mirroring data di semua provinsi,” terangnya. 

Sementara itu, dalam simpulan RDP, Komisi X DPR RI meminta Perpusnas untuk mengoptimalkan strategi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berpihak pada penyandang disabilitas, dengan mendesain layanan perpustakaan dan memperkaya koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat melalui  ruang berbagi pengalaman dan ruang berlatih keterampilan kerja. 

“Kami harap ada sinergi program perpustakaan desa antarkementerian dan Lembaga antara lain Kemendikbud RI, Kemendes PDTT, Kemenkominfo RI dan Kemendagri RI dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tutup Hetifah.