Faktanya Moeldoko Kalah, Pengamat: Tuduhan SBY-AHY ke Pemerintahan Jokowi Fitnah

Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit menunjukkan pemerintah bertindak objektif sesuai koridor hukum dan perundang-undangan.

Hal ini menjadi sorotan Pengamat Politik dan Praktisi Hukum, Saiful Huda EMS, yang berpendapat bahwa keputusan Kemenkumham yang menolak kepengurusan KLB Sibolangit itu membuktikan tuduhan pihak AHY dan SBY terhadap Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan yang dituduhnya menggunakan kekuasaannya untuk KLB Sibolangit itu adalah fitnah yang salah besar.

Baca Juga: 1-0 Lawan Moeldoko, Yah... Demokrat-AHY Tetap Merugi

"Benar, keputusan Kemenkumham yang menolak kepengurusan KLB Sibolangit itu membuktikan bahwa tuduhan pihak AHY dan SBY terhadap Pak Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan yang dituduhnya menggunakan kekuasaannya untuk KLB Sibolangit itu adalah fitnah yang salah besar," ungkap Saiful, Sabtu (3/4/2021).

"Karena jika saja Pak Moeldoko benar-benar mau menggunakan kekuasaannya untuk disahkannya Kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit, itu tidak akan terlalu sulit bagi Pak Moeldoko, apalagi bagi Pak Jokowi," tambah Saiful.

Saiful juga menilai jika Moeldoko menggunakan kekuasaannya, bukanlah hal yang sulit untuk mengesahkan Kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.

"Menteri Hukum dan HAM Pak Yasonna Laoly itu selain menjadi sahabat dekatnya Pak Moeldoko, beliau juga sama halnya dengan Pak Moeldoko yang dalam struktur pemerintahan merupakan para pembantu Presiden. Lalu apa sulitnya bagi Kepala Staf Kepresidenan, yakni Pak Moeldoko apalagi bagi Presiden, yakni Pak Joko Widodo (Jokowi) jika ingin sekadar mengesahkan Kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit?" jelasnya.

Dia menambahkan bahwa sangat mudah dilakukan oleh keduanya (Moeldoko dan Jokowi) jika memang mereka mau menggunakan kekuasaannya. Saiful pun menegaskan sekali lagi, dengan ditolaknya Kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Sibolangit yang telah memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum, itu bukti bahwa Moeldoko apalagi Pak Jokowi sama sekali tidak menggunakan kekuasaannya untuk itu.

"Karenanya, tepat kiranya jika kita memercayai ucapan Pak Moeldoko bahwa kemauannya untuk dilamar menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, dan kenyataannya benar-benar beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat adalah sepenuhnya masalah pribadi dan hak politik pribadi Pak Moeldoko yang ingin menyelamatkan bangsa dan negara, dengan cara menjadikan Partai Demokrat sebagai partai yang demokratis dan terbuka, serta modern, adalah sesuatu yang layak kita percayai dan kita dukung serta kita hormati," pungkasnya.