Sikap Ini Jadi Benang Merah Pertemuan Demokrat dan PKS

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat berangkat dari kesamaan sikap keduanya yang memilih  berada di luar pemerintahan. Hal tersebut berbeda dengan pertemuan antara PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar beberapa waktu lalu.

"Kalau tadi PPP dan PKS adalah partai berbasis massa Islam atau ideologi Islam, maka ini benang merahnya saya lihat adalah soal posisi di luar pemerintahan atau katakanlah oposisi," kata Qodari saat dikonfirmasi Republika, Kamis (22/4) malam.

Qodari mengatakan, belakangan partai berlambang Mercy itu memang gencar melakukan safari ke sejumlah partai politik. Apalagi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga tidak menjabat jabatan publik apapun, sehingga AHY dinilai perlu melakukan manuver agar tetap mendapat sorotan media.

Baca Juga: PKS-Demokrat Bersua, Andi Arief Buka-bukaan Diskusi Kedua Partai soal...

"Saya melihat bahwa makin ke sini memang Partai Demokrat sepertinya tidak punya pilihan untuk katakanlah masuk ke dalam pemerintahan ya. Karena hubungan SBY dan Bu Mega yang mungkin sampai sekarang tidak kunjung pulih, maupun pada hubungan Pak Jokowi dan SBY juga yang seringkali konfliktual," ujarnya.

Sementara itu, ia menilai pilihan ideologis dan strategi elektoral menjadi alasan PKS memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintah. Di sisi lain konstituen yang dimiliki PKS juga dinilai sangat berbeda dengan partai lain.

"Jadi ya PKS sendiri lebih mudah ia mengamankan segmen konstituennya ketimbang bergabung dengan Pak Jokowi yang notabene akan membuat konsitutuen itu berontak," ungkapnya.

Qodari menjelaskan ada dua ideologi politik di Indonesia, yaitu Islam dan Nasionalis. Ideologi politik nasionalis terbagi menjadi dua, nasionalis pasar bebas dan nasionalis proteksionis (kiri luar). Sedangkan ideologi politik Islam juga terbagi menjadi dua, yaitu Islam tradisionalis dan Islam modernis (kanan luar).

"PKS merasa bahwa konstituennya ada di ujung sebelah kanan jadinya konsentrasi saja di sebelah kanan tidak masuk ke dalam pemerintahan ya karena tidak mendapatkan insentif juga malah akan mengalami disinsentif karena pemiliknya akan lari," terangnya.