Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari menilai pertemuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat berangkat dari kesamaan sikap keduanya yang memilih berada di luar pemerintahan. Hal tersebut berbeda dengan pertemuan antara PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar beberapa waktu lalu.
"Kalau tadi PPP dan PKS adalah partai berbasis massa Islam atau ideologi Islam, maka ini benang merahnya saya lihat adalah soal posisi di luar pemerintahan atau katakanlah oposisi," kata Qodari saat dikonfirmasi Republika, Kamis (22/4) malam.
Qodari mengatakan, belakangan partai berlambang Mercy itu memang gencar melakukan safari ke sejumlah partai politik. Apalagi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga tidak menjabat jabatan publik apapun, sehingga AHY dinilai perlu melakukan manuver agar tetap mendapat sorotan media.
Baca Juga: PKS-Demokrat Bersua, Andi Arief Buka-bukaan Diskusi Kedua Partai soal...
"Saya melihat bahwa makin ke sini memang Partai Demokrat sepertinya tidak punya pilihan untuk katakanlah masuk ke dalam pemerintahan ya. Karena hubungan SBY dan Bu Mega yang mungkin sampai sekarang tidak kunjung pulih, maupun pada hubungan Pak Jokowi dan SBY juga yang seringkali konfliktual," ujarnya.
Sementara itu, ia menilai pilihan ideologis dan strategi elektoral menjadi alasan PKS memilih untuk tidak bergabung dengan pemerintah. Di sisi lain konstituen yang dimiliki PKS juga dinilai sangat berbeda dengan partai lain.
"Jadi ya PKS sendiri lebih mudah ia mengamankan segmen konstituennya ketimbang bergabung dengan Pak Jokowi yang notabene akan membuat konsitutuen itu berontak," ungkapnya.
Qodari menjelaskan ada dua ideologi politik di Indonesia, yaitu Islam dan Nasionalis. Ideologi politik nasionalis terbagi menjadi dua, nasionalis pasar bebas dan nasionalis proteksionis (kiri luar). Sedangkan ideologi politik Islam juga terbagi menjadi dua, yaitu Islam tradisionalis dan Islam modernis (kanan luar).
"PKS merasa bahwa konstituennya ada di ujung sebelah kanan jadinya konsentrasi saja di sebelah kanan tidak masuk ke dalam pemerintahan ya karena tidak mendapatkan insentif juga malah akan mengalami disinsentif karena pemiliknya akan lari," terangnya.
Usai pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY menjelaskan ada tiga subtansi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Saat ini yang kita tahu walaupun semakin banyak yang telah divaksin angkanya sudah lebih dari 12 juta tetapi jika dihitung dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia tentunya masih harus kita bekerja keras," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (22/4).
Isu kedua yang juga dibahas dalam pertemuan tertutup yang digelar hampir dua jam tersebut yaitu terkait Resesi ekonomi yang juga menjadi dampak utama dari covid-19. AHY mengatakan masyarakat telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan imbas Covid-19. Ketimpangan dan kemiskinan juga terjadi.
"Kita sepakat bahwa dua isu utama hari ini tersebut harus menjadi perhatian utama dari PKS maupun Partai Demokrat," ujarnya.
Terakhir keduanya juga membahas isu mengenai kondisi demokrasi. AHY menyebut demokrasi di Indonesia saat ini sedang berada di titik yang tidak baik.
"Mudah-mudahan suasana pandemi Covid-19 ini tidak kemudian serta-merta menutup ruang demokrasi yang sehat dan kita berharap justru demokrasi bisa kita tegakkan karena ini juga menjadi pilar utama bagi keberlangsungan dan masa depan bangsa kita," ucapnya.
AHY mengaku senang atas yang diberikan PKS usai Partai Demokrat dihantam isu kudeta beberapa bulan terakhir. "Saya juga tadi senang mendapatkan secara moril dukungan dan ucapan selamat tentunya dari teman-teman PKS atas situasi yang telah dihadapi dan dilalui oleh Partai Demokrat tiga bulan terakhir ini," ujar AHY.
AHY mengaku bersyukur lantaran Partai Demokrat bisa melewati ujian dan mempertahankan kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Sementara itu Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan PKS adalah partai pertama yang menyampaikan dukungan kepada Partai Demokrat ketika diterpa isu kudeta.
"Ketua Umum kami Mas AHY menyampaikan terima kasih atas dukungan moral dari teman-teman di PKS karena bagi PKS ini bukan isu sesama di luar pemerintahan. Tapi ini kebetulan value-nya sama, ini satu hal yang tidak dapat dibenarkan dalam demokrasi," ujarnya.
Herzaky mengatakan AHY sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan PKS. Ia berharap upaya untuk menjaga Indonesia agar tetap baik tidak hanya dilakukan PKS dan Partai Demokrat, tetapi juga bisa diikuti partai lainnya.
"Adanya pandemi bukan berarti demokrasi bisa menjadi mengarah pada otoriter atau oligarki. Tapi harapan kita demokrasi semakin baik," ungkapnya.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyambut baik adanya silaturahmi antara dua partai tersebut. Dalam pertemuan PKS dan Demokrat sepakat mendorong pemerintah agar penanganan Covid-19 berjalan baik.
"Mudah-mudahan ini akan menjadi masukan bagi pemerintah untuk kiranya juga bisa melakukan penanganan ke depan lebih baik sehingga insya Allah akan segera wabah Covid-19 ini segera turun dan terselesaikan," tuturnya.
Selain tiga isu di atas PKS juga menyoroti persoalan penegakan hukum di Indonesia. Syaikhu berharap penegakan hukum berpihak kepada kebenaran.
Baca Juga: Sowan ke AHY, Ucapan Presiden PKS Keras: RI Negara Hukum, Bukan Negara Kekuasaan!
"Bukan berpihak kepada kekuasaan sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran hukum itu tentu harus mendapatkan perlakuan yang adil," ungkapnya.
Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, menegaskan pertemuan antara AHY dan Ahmad Syaikhu tidak membahas wacana koalisi partai Islam. "Tidak ada pembahasan koalisi partai islam," kata Aboe.
Aboe menegaskan pertemuan tersebut dibingkai dalam bentuk dialog yang membahas kondisi bangsa, terkait penanganan pandemi Covid-19, kesejahteraan rakyat indonesia hingga persoalan ekonomi dan mengecam sikap-sikap radikalisme, terorisme dan separatisme.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra jika wacana koalisi partai islam tidak disinggung dalam pertemuan dua pimpinan partai itu. "Tidak ada spesifikasi itu tentang itu," ujarnya.
Terkait wacana koalisi partai islam, PKS telah melakukan pertemuan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Bahkan Partai Bulan Bintang (PBB) di bawah komando Yusril Ihza Mahendra juga mendukung wacana tersebut. Sebelumnya Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie mengatakan wacana koalisi partai Islam dapat membawa semangat nilai-nilai universal dalam Islam.
"Bisa saja partai politik di luar parpol Islam diajak kerjasama dalam urusan mendesain kebijakan publik yang mendorong keadilan, persamaan dan kemanusiaan," kata Tholabi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
