Please Banget Pak Jokowi! Reshuffle Jangan Jadi Ajang Politik Balas Budi!

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS), Arman Salam menyatakan, bicara reshuffle kabinet maka kita hanya bisa beropini, sepenuhnya mutlak hak prerogatif Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden.

Reshuffle kabinet memang belum pasti kapan diumumkan Presiden, namun pasca dua nomenklatur kementerian baru disetujui DPR, Jokowi rupanya harus kembali merombak wajah kabinetnya.

Arman menuturkan, dari hasil survei IPS baru-baru ini, ia menyebutkan 'trio isu' yang membuat pamor pemerintahan Jokowi anjlok dimata publik, yakni tingkat kepuasan kinerjanya dibawah 50%, atau sekira 47.1%.

Baca Juga: Sidang Habib Rizieq, Anak Buah Anies Dicecar Soal Jokowi Hadiri Nikahan Artis

"Mungkin ini angka yang paling kecil yang dihadiahkan publik pada pemerintahan Jokowi sepanjang Jokowi menjabat Presiden," tutur Arman saat dihubungi, Selasa (27/4/2021).

"Selama 6 bulan angka kepuasan kinerja Presiden pun cukup drastis turun, sekitar 9% dari 63.2% melorot ke 54.4%," sambung dia.

Menurut dia, sentimen publik yang buruk atas kinerja pemerintahan dan presiden tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, katanya, publik merasa wakil presiden tidak bisa bekerja dengan baik, tingkat kepuasan kinerja wakil presiden hanya 35.4% sehingga sentimen ini menarik angka kinerja pemerintahan menjadi negatif. Kedua kinerja menteri yang juga dinilai kurang baik.

Dari surveinya itu, Prabowo Subianto adalah menteri yang menurut publik memiliki kinerja paling baik, meski angkanya pun kurang maksimal masih di bawah 70%, berkisar 55%, sementara Airlangga Hartarto adalah menteri yang dinilai publik paling buruk kinerjanya, hal ini cukup wajar karena memang trio isu itu biang keladinya.

"Trio isu yang menggerus pamor pemerintahan Jokowi berada dalam leading sector ekonomi yaitu harga kebutuhan pokok yang dinilai tinggi dan turunnya daya beli masyarakat, harga BBM yang juga dinilai tinggi, serta pengangguran yang terus meningkat akibat pandemi. Tiga isu itu berhasil membuat kinerja pemerintahan terjungkal dimata publik," bebernya.