BEI: Masyarakat Kunci Penambahan Investasi di Pasar Modal

Warta Ekonomi -

WE Online, Surabaya - Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Ito Warsito optimis masyarakat adalah kunci penambahan investasi di pasar modal nasional pada masa mendatang karena dinilai mampu mendukung realisasi target pertumbuhan ekonomi.

"Seperti halnya di Jatim, pada tahun 2019 wilayah ini membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 500 triliun. Besaran pembiayaan itu harus menggali investasi dari masyarakat," kata Ito pada pembukaan Investor Summit and Capital Market Expo 2014 di Surabaya, Rabu (20/8/2014).

Dukungan pendanaan dari masyarakat, ungkap dia, bisa diperoleh jika mereka memiliki wawasan yang mencukupi tentang pasar modal dan risiko apa yang akan dihadapinya.

"Apalagi, pada masa kini tidak mungkin pembiayaan yang dibutuhkan hanya mengandalkan kalangan perbankan," ucapnya.

Saat pembukaan acara itu, jelas dia, Gubernur Jatim juga sempat mengatakan bahwa pembiayaan dari perbankan hanya mampu mencapai Rp 50 triliun.

"Dengan begitu, sisa dana yang diperlukan baru bisa didapatkan dari pasar modal baik saham maupun obligasi," katanya.

Pada kesempatan sama, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan empat jaminan untuk memudahkan investor masuk ke provinsi ini.

"Jaminan itu antara lain kemudahan perizinan, ketersediaan lahan, pembangkit energi, dan tenaga kerja," tuturnya.

Dari sisi kemudahan perizinan, contoh dia, Pemprov Jatim memiliki Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) yang mempunyai Unit Reaksi Cepat (URC) untuk membantu investor mengurus perizinan. Oleh sebab itu, investor cukup duduk dan perizinan mereka segera terwujud.

"Terkait masalah ketersediaan lahan, di Jatim masih tersedia ribuan hektar lahan. Misal, ada sebanyak 15 ribu hektar lahan di Mojokerto yang siap disulap menjadi silicon valley-nya Indonesia," ujarnya.

Kini, lanjut dia, tugas Pemprov Jatim hanya perlu menghubungkan daerah mana yang siap. Lalu, menyiapkan lahan potensial untuk investasi kepada investor yang memang membutuhkan lahan. Saat ini ada 2.500 hektar lahan milik Java Integrated International Port Estate (JIIPE) di Gresik untuk pembangunan smelter Freeport.

"Hal itu dipicu pernyataan Presiden Freeport bahwa biaya di Timika lebih besar dibandingkan ketika mereka membangun pabrik pengolahan di Gresik," tukasnya. (Ant)