WE Online, Jakarta - Kalangan pengusaha meminta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) mendatang adalah figur yang mengerti dan memahami aturan hukum ketenagakerjaan dan tidak memiliki konflik kepentingan sehingga kebijakan dan payung hukum ketenagakerjaan murni untuk kepentingan pelaku usaha dan pekerja.
"Untuk itu, kami mengusulkan agar Menteri Tenaga Kerja diseleksi dari pejabat karier internal Kementerian Tenaga Kerja," kata Ketua DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang dalam diskusi Mengintip Kabinet Ekonomi Jokowi JK di Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Lebih jauh, Sarman melihat bahwa sisi positifnya apabila Menakertrans mendatang berasal dari pejabat internal Kemenakertrans adalah supaya ke depan Menakertrans tidak memihak salah satu kepentingan, baik itu kepentingan pengusaha maupun kepentingan pekerja.
"Sehingga dapat bekerja secara profesional dan netral. Tidak mendapat resistensi, baik dari serikat pekerja maupun dunia usaha," tegasnya.
Ia melihat bahwa selama ini yang terjadi banyak kebijakan atau regulasi yang diputuskan bersifat multitafsir. Misalnya, pada saat penetapan upah minimum provinsi (UMP).
"Pada saat menetapkan UMP selalu diwarnai dengan demo untuk menuntut kenaikan yang berlebihan," jelasnya.
Oleh karena itu, ia berharap Menakertrans mendatang dapat menuntaskan beberapa persoalan yang hingga kini belum diselesaikan, seperti menciptakan hubungan industrial yang baik serta menciptakan kondisi perburuhan yang tidak mengancam iklim investasi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
