Eksepsi Menteri Sofyan Djalil Ditolak Hakim

"Para tergugat ini seenaknya saja masa mengeluarkan surat tanggapan suruh diuji di PTUN, mana bisa. Surat tanggapan itu tidak bersifat konkret, tidak bersifat individual, dan tidak sifat final," katanya. Baca Juga: Nasib 75 Pegawai Tak Lulus TWK, Pimpinan KPK: Kami Sudah Perjuangkan

"Berbeda dengan Surat Keputusan, yang bersifat konkret, individual dan final. Masa harus diajari," sambung dia

Sementara itu, ia juga mengatakan jika surat yang dikeluarkan Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah No.PN.04.01/183-800/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 bukan surat keputusan, maka tidak bisa dibawa ke ranah PTUN.

Sebagaimana diketahui, sidang perdata No 778/pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel ini berawal Haryanti Sutanto yang menjadi korban mafia tanah hingga kehilangan aset berupa tanah serta bangunan milik ibunya, Soeprapti yang berlokasi di Jalan Tebet Barat Raya, Nomor 24A, Tebet, Jakarta Selatan.

Sertifikatnya miliknya di balik nama atas nama Soerjani Sutanto dengan akta hibah yang peralihan haknya bodong karena berasal dari akta kuasa mutlak.

Haryanti akhirnya melayangkan gugatan kepada Kementerian ATR, kantor Pertanahan Jakarta Selatan, dan Kantor BPN DKI Jakarta.

Adapun, Menteri Sofyan Djalil menyatakan pihaknya tetap konsen dalam memerangi mafia tanah.

"Kita diharapkan konsen dalam memerangi mafia tanah agar memperoleh kepastian hukum hak atas tanah karena tanah menyangkut kepentingan setiap orang. Pemerintah sangat serius dalam hal ini untuk memerangi mafia tanah,” ujarnya dalam keteranganya, Selasa (25/5/2021).

Lanjutnya, ia pun memperingatkan kepada para ASN di lingkungan Kementerian ATR agar tak ikut dalam komplotan mafia tanah.

“Jangan pernah kita menjadi bagian dari mafia tanah, jika ada yang dalam bagian tersebut maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Sofyan.