Demokrat Udah, Sekarang Giliran PKS yang Bikin Bonyok Menterinya Jokowi: Ayo Pak Jokowi...

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid ikut berkomentar perihal pembatalan pemberangkatan haji 2021. Ia menilai jika Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terlalu terburu-buru memutuskan hal tersebut.

Padahal, Pemerintah Arab Saudi hingga kini belum mengumumkan keputusan resmi untuk memberikan kuota haji bagi seluruh negara, termasuk Indonesia.

"Untuk tidak diundang oleh Saudi untuk menyepakati teknis terkait penyelenggaraan haji, melainkan semua negara juga belum mendapatkannya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).

Baca Juga: UOB Hadirkan TMRW untuk Dukung Inklusi Keuangan di Era Ekonomi Digital

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa negara-negara lain tidak segera membuat keputusan sepihak dengan membatalkan keberangkatan calon haji.

"Tidak seperti Indonesia, buru-buru mengumumkan pembatalan ibadah haji. Padahal, belum ada pernyataan resmi dari otoritas Arab Saudi," ujarnya.

Karena itu, ia pun menilai hal wajar jika masyarakat Indonesia menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan lobi-lobi politik ke Raja Salman.

"Jokowi langsung berkomunikasi melobi Raja Salman bin Abdul Aziz agar Arab Saudi memberikan kuota haji bagi jamaah Indonesia tahun ini," pungkasnya.

Baca Juga: Golkar Cari-cari Pasangan Airlangga, PKS Kirim Sinyal Sokong Anies di Pilpres 2024

Sebelumnya, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, ikut merespons hal serupa. Baginya, keputusan batal berangkat oleh pemerintah Indonesia dan penolakan oleh Arab Saudi merupakan dua hal berbeda.

Baca Juga: Demokrat Terang-terangan Bahas Koalisi 2024 dengan PDIP, Sayang... Bukan Kubunya Mas..

Baca Juga: UOB Hadirkan TMRW untuk Dukung Inklusi Keuangan di Era Ekonomi Digital

"Batal berarti sebenarnya masih ada peluang diterima tapi tidak pergi. Sementara ditolak berarti tidak boleh datang. Sekali lagi. Ditolak dengan batal itu pengertian yang jauh berbeda," katanya kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).

Lanjutnya, ia menilai ibadah haji tahun ini harus tetap berjalan. Namun, regulasi dan protokol kesehatannya yang harus lebih ketat.

"Jadi jangan dibolak-balik, gara-gara Covid-19 maka ibadah hajinya dibatalkan. Kalau memang ada masalah atau kurang mampu, ya jujur aja!" tutupnya.

Adapun pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi keselamatan jamaah.

"Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah. Keputusan ini pahit, tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Menurutnya, kesehatan dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia. Keputusan itu dituangkan dalam keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Baca Juga: Pak Jokowi Mulai Diserang Demokrat: Kalau Kurang Mampu Gelar Ya Jujur Saja..

Menag Yaqut memastikan keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Menurutnya, pemerintah menilai pandemi Covid-19 yang masih melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Apalagi, jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan sebagian negara lain dalam sepekan terakhir masih belum menunjukan penurunan yang signifikan.

Kasus harian di Indonesia dari tanggal 26 hingga 31 Mei misalnya, rata-rata masih di atas 5.000. Ada sedikit penurunan pada 1 Juni 2021, tapi masih di angka 4.824. Sementara kasus harian di 11 negara pengirim jemaah terbesar per 1 Juni juga relatif masih tinggi dengan data sebagai berikut

Saudi (1.251)

Indonesia (4.824)

India (132.788)

Pakistan (1.843)

Bangladesh (1.765)

Nigeria (16)

Iran (10.687)

Turki (7.112)

Mesir (956)

Irak (4.170)

dan Aljazair (305).

Untuk negara tetangga Indonesia, tertinggi kasus hariannya per 1 Juni 2021 adalah Malaysia (7.105), disusul Filipina (5.166), dan Thailand (2.230).

Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Baca Juga: UOB Hadirkan TMRW untuk Dukung Inklusi Keuangan di Era Ekonomi Digital